Halmahera Utara, Gesuri.id – Keputusan PT NICO menurunkan harga beli buah kelapa dari petani, meski telah diingatkan langsung oleh Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman agar menaikkannya, menuai kecaman keras dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Halmahera Utara.
Anggota DPRD Halmahera Utara yang juga politisi PDI Perjuangan, Irwan Djam, menilai tindakan perusahaan tersebut tidak hanya mengabaikan arahan pemerintah pusat, tetapi juga menindas petani lokal yang menggantungkan hidup pada hasil kelapa.
Irwan Djam pun mengatakan bahwa kehadiran PT NICO sepertinya menguntungkan korporasi sendiri bukan mengangkat kesejahteraan petani kelapa di Halut, sebab kebijakan turunkan harga beli buah kelapa itu tentu dampaknya ke hasil keringat petani.
“PT NICO harus sadar, mereka tidak repot menanam, tidak keluar biaya perawatan dan susah payah cari-cari dimana kelapa, karena mereka tinggal beli hasil keringat petani, sehingga itu harga kelapa harus dijamin agar petani sejahtera, bukan sebaliknya dibuat terpuruk,” geramnya, Kamis (6/11).
Penurunan harga beli kelapa ini lanjutnya, bukan hanya memukul petani kecil, tetapi juga dapat menggoyang stabilitas ekonomi desa yang sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil kelapa.
Lebih jauh, Irwan pun menyinggung penyampaian Mentan RI Amran Sulaiman di hadapan manajemen PT. NICO agar menaikkan harga buah kelapa demi kesejahteaan petani, bukan menurunkan.
“Sudah jelas apa yang disampaikan Mentan RI, harga harus naik, karena dari satu buah kelapa yang diolah, perusahaan bisa meraup keuntungan hingga 80 ribu. Masa petani yang kerja keras justru dapat paling sedikit,” tandasnya.
Irwan pun mendesak Pemkab Halut dan instansi terkait untuk turun tangan menekan PT NICO agar mengembalikan harga kelapa ke level semula, Rp3.000/kg, sebagai bentuk keadilan bagi petani.
