Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan sudah seharusnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memulai kembali normalisasi yang selama lima tahun terakhir mandek. Sebab, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut tak kunjung melakukan pembebasan lahan pemukiman di bantaran kali.
Baca: Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Dorong Sinergi Semua Pihak
Diketahui, beberapa bulan pertama menjabat, Heru Budi Hartono langsung melanjutkan sejumlah program pengendalian banjir yang sempat terhenti, mulai dari sodetan hingga normalisasi Sungai Ciliwung.
"Mau tidak mau kita harus melakukan normalisasi. Tahapan nornalisasi, alhamdulillah, dalam waktu dua bulan beliau (Heru) pimpin Jakarta, alhamdulillah sudah kelihatan eksekusinya," kata Gembong dalam laporan kerja politik Fraksi PDI Perjuangan tahun 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/12).
Pada kelanjutan pembangunan sodetan Ciliwung, Heru telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengakselarasi proses pembebasan lahan agar gorong-gorong raksasa itu bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat.
"Artinya ada keberanian Pak Pj untuk melakukan eksekusi terhadap pembangunan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur," ujar Gembong.
Namun, Gembong mendorong seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) DKI terkait untuk mempercepat tugasnya. Sehingga, ditargetkan, pada pertengahan 2023 sodetan sudah tersambung dan bisa mengurangi dampak banjir Jakarta hingga 30 persen.
Baca: Bobroknya Anies Baswedan Tangani Banjir Jakarta
"Perlu ada dorongan yang kuat Pak Pj dengan menggerakkan seluruh potensi SKPD-nya untuk fokus melakukan eksekusi penyelesaian program sodetan. Mudah-mudahan dalam waktu enam bulan ke depan, tambah tiga bulan (sejak Heru menjabat), bisa kita rasakan manfaatnya," kata dia.
