Jakarta, Gesuri.id - Banjir Kanal Barat (BKB) kembali jadi sorotan. Pasalnya gubuk-gubuk liar kembali menjamuri kawasan tersebut sehingga menuai perhatian politisi Kebon Sirih. Pasalnya, bila pelanggaran ketertiban umum itu dibiarkan, maka semakin sulit untuk ditertibkan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mendorong Pemprov DKI untuk mendata warga yang datang ke ibu kota.
Baca: Jokowi Dahsyat! Tanggul Laut Raksasa di Jakarta Disiapkan
Meskipun Jakarta terbuka bagi siapapun, lanjut Gembong, namun jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban. Setiap pendatang, Kata dia, harus memiliki jaminan ketika sampai di Jakarta. Jaminan dimaksud seperti memiliki kemampuan untuk bersaing, dan jaminan tempat tinggal.
"Perlu diatur. Bukan berarti Jakarta menutup diri. Tapi Jakarta perlu mengatur. Sehingga orang yang datang ke Jakarta bisa berkompetisi, mampu menghadapi tantangan berat," pungkas dia, dilansir dari indopos.
Baca: 492 Tahun Jakarta: Kesemrawutan dan Kewarasan Warganya
Sebelumnya seperti diberitakan Gesuri.id, Politisi PDI Perjuangan William Yani menyarankan, agar gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu sungkan melanjutkan program-program penanggulangan banjir gubernur sebelumnya seperti proyek banjir kanal barat (BKB) dan banjir kanal timur (BKT) yang dilakukan di era Gubernur Fauzi Bowo dan program normalisasi sungai oleh Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, serta Djarot Saiful Hidayat.
"Segera lakukan sodetan Kali Ciliwung, kemudian normalisasi, lanjutkan banjir kanal barat segera dibuat. Konsep Pak Fauzi itu dilaksanakan. Jadi nggak usah pakai konsep baru yang belum jelas. Wujudkan saja banjir kanal barat, melakukan sodetan, dan normalisasi itu," tutur William.
