Denpasar, Gesuri.id – Gubernur Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I DPRD Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin (29/9). Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan penjelasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026.
Menurut Koster, rancangan APBD 2026 disusun dengan berlandaskan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi daerah. “APBD ini mendukung terwujudnya kemajuan perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan daerah,” tegasnya.
Gubernur Koster menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 berada pada kisaran 6,00%–6,50%, dengan laju inflasi 1,5%–2,5% ± 1%, tingkat kemiskinan 3,00%–3,50%, serta tingkat pengangguran terbuka 1,77%–2,30%.
“Target-target makro ini akan diwujudkan melalui program prioritas daerah yang berpihak pada masyarakat, sekaligus mendukung prioritas nasional dalam RKP 2026. Tema pembangunan Bali 2026 adalah Penyeimbangan Struktur dan Fundamental Ekonomi Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal,” jelasnya.
APBD 2026 direncanakan memiliki pendapatan Rp5,3 triliun lebih, terdiri atas PAD Rp3,9 triliun lebih, pendapatan transfer Rp1,4 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah sah Rp5,7 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp6 triliun lebih, dengan belanja operasi Rp4,7 triliun, belanja modal Rp473 miliar, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp807 miliar. Dengan demikian, APBD diproyeksikan defisit Rp759 miliar lebih atau sekitar 14,30%.
“Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan netto, yakni penerimaan Rp1 triliun lebih bersumber dari SiLPA 2025, dengan pengeluaran Rp243 miliar untuk cicilan pokok pinjaman daerah,” papar Koster.
