Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI terus mengawal berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino, evaluasi program magang dokter, hingga penguatan berbagai kebijakan publik.
Hal tersebut disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
“Keberhasilan Prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi,” ungkap Puan.
Dalam pidatonya, Puan menjelaskan DPR RI bersama pemerintah terus menjalankan fungsi legislasi dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurutnya, evaluasi Prolegnas dilakukan berdasarkan kebutuhan hukum nasional, dengan total 69 Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Ketiga Tahun 2026 serta 199 RUU dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2025–2029.
Ia juga menyampaikan bahwa selama masa persidangan ini DPR telah menyelesaikan lima RUU menjadi Undang-Undang serta menyetujui 17 RUU sebagai usul inisiatif DPR. Sementara itu, pada masa persidangan berikutnya DPR bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan 11 RUU yang masih berada pada Pembicaraan Tingkat I.
“Salah satu Rancangan Undang Undang yang telah disetujui menjadi Undang-Undang yaitu Rancangan Undang Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Undang Undang ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional serta menguatkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional,” tuturnya.
Di bidang anggaran, Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang akan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“DPR RI menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan Pemerintah dalam APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat, dirasakan manfaatnya dan dinikmati hasilnya oleh rakyat; dalam bentuk kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Puan.
Selain itu, Puan menjelaskan DPR melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji juga telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.
“Timwas Haji DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji demi kepuasan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah Indonesia,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Puan mengungkapkan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah menggelar berbagai rapat dengar pendapat terkait sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
“Lalu kasus penipuan jemaah umrah, antisipasi dampak El Nino yang berkepanjangan terhadap ketahanan pangan nasional, percepatan pembangunan infrastuktur perlintasan sebidang jalur kereta api, jalan raya, dan jalan setapak,” papar Puan.
Ia menambahkan, DPR juga memberikan perhatian terhadap evaluasi kebijakan perdagangan digital, perlindungan konsumen, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
“Evaluasi sistem kerja peserta program magang dokter di fasilitas kesehatan, evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), kesiapan pemerintah dalam membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik investasi asing, reformasi tata kelola migas dan ketenagalistrikan secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas),” urainya.
Puan juga menyampaikan bahwa DPR melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
“Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah untuk membahas percepatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” sebut Puan.
Di bidang diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR RI melalui BKSAP terus memperkuat hubungan antarparlemen dengan berbagai negara sahabat, termasuk menerima kunjungan delegasi dari Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Slovakia, Turki, Rumania, OECD, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Australia.
“DPR RI secara konsisten mendorong kepentingan Indonesia dengan mempererat hubungan antarparlemen, memperkuat kerja sama internasional, dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dunia,” terang Puan.
“Kunjungan-kunjungan tersebut semakin memperkuat dialog, memperluas kerja sama, dan membangun saling pengertian dalam menghadapi berbagai tantangan global,” sambungnya.
Menutup pidatonya, Puan juga menyinggung kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang dinilainya menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis kedua negara.
“DPR RI meyakini bahwa Indonesia memiliki posisi strategis pada kancah hubungan internasional,” pungkasnya.
