Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan Undang-undang (UU) Landas Kontinen memperluas wilayah berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, ujar Hasanuddin, Indonesia harus mampu mengontrol wilayah berdaulat nya.
Hal itu dikatakan Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan jajaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Baca: Junimart Tegaskan Anggaran Tahapan Pemilu Rp8 Triliun
"Kita juga harus bisa mengontrol eksploitasi dan eksplorasi di wilayah berdaulat kita. Artinya, kita butuh sarana dan prasarana untuk mengontrol, untuk menegakkan hukum," tegas Politisi PDI Perjuangan itu
Untuk menegakkan hukum, lanjut Hasanuddin, di darat ada Polisi Negara yang menindak pelanggaran hukum oleh masyarakat umum. Sementara untuk pelanggaran hukum oleh prajurit TNI, ditindak oleh Polisi Militer.
Sedangkan di laut, untuk menindak pelanggaran yang dilakukan angkatan perang, maka Angkatan Laut yang memiliki otoritas menegakkan hukum.
Baca: Sudin Sarankan Gunakan Gandum Untuk Pakan Ternak
"Sementara untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat domestik maupun internasional, dilakukan oleh penegak hukum sipil bernama Coast Guard. Seluruh negara kelautan, pasti memiliki Coast Guard," ungkap Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan, Komisi I DPR telah sepakat Indonesia membutuhkan Coast Guard. Namun, ia mengingatkan agar Instansi Pemerintah terkait, terutama Bakamla membenahi seluruh aspek terkait pembentukan Coast Guard.
"Jadi mohon para junior membina seniornya. Kalau biasanya senior membina junior, dalam persoalan ini hal sebaliknya yang harus dilakukan bapak-bapak," ujar Hasanuddin.
