Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, merespons keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dalam *Dewan Perdamaian Gaza* bentukan Amerika Serikat (AS).
Indonesia diketahui bergabung bersama Arab Saudi dan delapan negara mayoritas muslim lainnya dalam forum yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump tersebut.
“Sebagai suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim,” kata TB Hasanuddin, Kamis (22/1/2026).
Menurut TB Hasanuddin, keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza memiliki sisi positif karena membuka peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian dari dalam forum tersebut.
Dengan status sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mengedepankan perspektif kemanusiaan dalam penyelesaian konflik Gaza.
Ia menilai, kehadiran Indonesia juga memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat mendorong agar bantuan internasional disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran bagi rakyat Palestina.
Bahkan, menurut TB Hasanuddin, keanggotaan ini dapat menjadi bargaining chip strategis bagi Indonesia untuk mendesak Amerika Serikat agar lebih konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia dalam konflik Palestina–Israel.
Meski demikian, TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi sejumlah risiko strategis.
Pertama, risiko geopolitik. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan AS berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah, yang dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi dampak geopolitik tersebut secara komprehensif. Kedua, risiko keamanan personel. Penempatan personel TNI dalam misi yang dinilai tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, berpotensi menempatkan pasukan Indonesia dalam posisi rawan.
“Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat,” ujarnya.
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Menurutnya, setiap insiden pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Indonesia dapat berdampak serius terhadap reputasi bangsa di mata internasional.
Ketiga, ia menyoroti persoalan dukungan finansial. Keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen pendanaan yang besar. Presiden Donald Trump bahkan menyebut kontribusi minimal anggota tetap mencapai USD 1 miliar atau setara sekitar Rp16 triliun.
Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat signifikan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu serta kebijakan pengetatan fiskal nasional. Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait sumber pendanaan agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
Keempat, TB Hasanuddin menekankan pentingnya keselarasan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan, setiap langkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel.
“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” pungkasnya.
