Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Hasbi Asyidiki Jayabaya mengungkapkan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) di daerah sering kali tidak bersinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) di Pemerintah Pusat.
Menurutnya ketidaksinergian ini menghambat program kerja, oleh sebab itu dia berharap antara Dinsos dengan Kemensos seharusnya membangun sinergi.
Baca: Paryono Pantau Penyaluran Bantuan Subsidi BBM
“Kita di lapangan mengalami beberapa benturan, salah satunya beberapa usulan dari anggota Komisi VIII, sebagai mitra kerja kementerian sosial, tidak bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Tadi kita sampaikan agar Kemensos dengan Dinsos sebagai lembaga vertikal, bisa mendorong agar hal ini tidak terjadi,” ungkap Hasbi saat rapat kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara, Jumat (25/11).
Menurutnya program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial harus didukung.
“Pembangunan daerah, bagaimana UMKM ini bisa hidup dengan program Pena. Pagu anggaran tahun 2023 yang sudah disetujui sejak bulan Agustus lalu kurang lebih Rp78 triliun. Ini harus kita manfaatkan bersama demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia,” paparnya.
Baca: HGN 2022, Lasarus: Saya Jadi Anggota DPR karena Guru
Program Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara) berfokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera, ini sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyinggung soal Rumah Sejahtera Terpadu (RST), menurutnya ini merupakan program yang bagus, namun sayangnya antara Pemerintah Pusat dengan daerah belum bersinergi.
“Program RST rumah sejahtera terpadu, di lapangan terjadi antara pemerintah daerah dengan usulan Komisi V tidak bersinergi. Itu saya harapkan tidak terjadi. ayolah kita bersama-sama untuk membangun bangsa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Hasbi
