Ikuti Kami

Selly Minta Pemberdayaan PPKS di Sentra Pangudi Luhur Bekasi Bawa Dampak Kemandirian Berkelanjutan

Menurutnya, proses pemulihan harus terus dikawal hingga para penerima manfaat benar-benar mandiri dan tidak lagi bergantung pada keluarga.

Selly Minta Pemberdayaan PPKS di Sentra Pangudi Luhur Bekasi Bawa Dampak Kemandirian Berkelanjutan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina.

Jakarta, Gesuri.id - ​Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong agar pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi tidak berhenti sebatas pembinaan dan pelatihan. 

Menurutnya, proses pemulihan harus terus dikawal hingga para penerima manfaat benar-benar mandiri dan tidak lagi bergantung pada keluarga.

​Hal tersebut ditegaskan Selly di sela peninjauan lapangan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Ia memberikan apresiasi atas peran strategis sentra dalam menjangkau warga yang membutuhkan di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

​"Saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh sentra. Sentra ini sangat mendukung masyarakat di sekitar Bekasi dan sekitarnya, terutama kelompok yang membutuhkan bantuan sosial," ujar Selly 

​Selly membeberkan bahwa penerima manfaat di Sentra Pangudi Luhur memiliki latar belakang yang beragam. Mulai dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak korban penyalahgunaan narkotika dan kekerasan, anak jalanan, hingga lansia. Keragaman ini menuntut hadirnya program pemberdayaan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap individu.

​"Keberadaan sentra ini bukan hanya soal memberdayakan mereka saat berada di sini, melainkan kelanjutan hidup setelahnya. Bagaimana memastikan mereka bisa mandiri agar tidak lagi bergantung kepada orang tua atau keluarga," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

​Lebih lanjut, Selly menggarisbawahi pentingnya perhatian jangka panjang bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak autis, lansia terlantar, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kelompok ini dinilai membutuhkan kepastian dukungan kebijakan, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang memadai.

​Ia juga menyoroti masalah klasik terkait akurasi data penerima bantuan sosial. Selly mengungkapkan masih menerima laporan adanya penyandang disabilitas yang sudah mendapat layanan di sentra, namun belum tercatat dalam kategori desil penerima bansos nasional. Oleh karena itu, ia mendesak penguatan sinergi antara sentra, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar pemutakhiran data terus berjalan.

​Selly berharap program-program prioritas nasional yang saat ini berjalan tidak mengikis fungsi utama Kementerian Sosial dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat rentan.

Quote