Kulon Progo, Gesuri.id - Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo memiliki kunci untuk mengikis habis korupsi di Tanah Air, salah satunya ialah pembentukan karakter.
Hasto tidak memungkiri bahwa secara umum masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki peluang korupsi, jadi tidak hanya pejabatnya saja.
Baca: Eva: Tidak Ada Keretakan di Internal Pemerintah
Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam kehidupan masyarakat itu penting. Sehingga ketika orang tersebut menjadi pejabat atau petinggi negara, sudah punya karekter untuk membangun bangsa dan rakyatnya. Sebab ada juga koruptor yang takut dianggap bodoh kalau memanfaatkan kekuasaan.
Menurut Hasto, Kabupaten Kulonprogo kini sedang berbenah dan menerapkan 'clean and clear government', yakni budaya penyalahgunaan kekuasaan mulai dikurangi. Misalnya, ada pejabat yang telah dilantik bupati pasti membawakan sesuatu, tapi sekarang hal itu tidak boleh ada lagi.
''Sekarang saya minta mereka-mereka yang baru saja dilantik, kalau mau memberi ke bupati saya arahkan ke masyarakat yang berhak menerimanya. Begitu juga investor, kalau mau memberi bisa memberikan ke orang miskin saja. Misalnya, menggelar bedah rumah untuk janda-janda tua,'' katanya.
Sementara anggota DPR RI, Idham Samawi mengatakan, banyaknya kepala daerah terkena kasus korupsi menjadi salah satu persoalan bangsa yang cukup serius.
Pasalnya, kepala daerah merupakan tonggak kemajuan dan kemakmuran wilayahnya. Untuk itu, kata dia, Pancasila harus benar-benar menjadi pedoman guna mencegah tindakan korupsi.
Adanya kasus korupsi, lanjut dia, merupakan hilir dari sistem kepemimpinan di NKRI.
''Kita semakin menjauhi kata Merdeka. Menurut saya, korupsi-korupsi yang terjadi ini berawal dari sistem yang sekarang dipakai di Indonesia, khususnya tentang kepemimpinan, baik itu secara nasional maupun regional,'' katanya.
Baca: ASN Diminta Optimalkan Informasi Teknologi Tekan Korupsi
Sistem demokrasi yang seperti ini, menyebabkan perkelahian dalam internal partai, sehingga pertarungan bebas dan menghalalkan segala cara tak dapat dapat terelakan. Yang penting dari semua itu, kepala daerah harus paham dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
''Dengan cara demikian, saya yakin pasti mereka tidak akan korupsi. Karena, mereka malu untuk melakukan tindakan yang tak terpuji itu,'' ujar Idham Samawai, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Bantul selama dua periode.
