Jakarta, Gesuri.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, terus mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKK pada pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui katalog elektronik.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Hendrar Prihadi memastikan, pemerintah akan memprioritaskan belanja untuk produk dalam negeri (PDN).
Tak hanya itu, ia juga memastikan transaksi belanja pemerintah akan pro pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).
BaCa: Ganjar Ungkap Alasan Tak Hadiri Gelar Griya di Kediaman Megawati
Ia menyampaikan, sosialisasi ini sangat penting, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Pihaknya ingin pelaku UMKK juga bisa terlibat aktif. Katalog elektronik atau e-katalog merupakan platform yang mempertemukan pemerintah dan pengusaha lokal dalam hal pengadaan barang dan jasa.
Hendi menyampaikan, nilai transaksi tahun lalu pada Desember 2023 sudah mencapai Rp 197 triliun.
Jika dilihat dari potensi yang ada saat ini, hal ini masih bisa dikejar. Ia mengatakan target transaksi e-katalog tahun ini mencapai Rp 500 triliun. Dikatakan, jumlah produk yang ada dalam e-katalog mencapai 7,5 juta jenis.
“Pasti permintaan semakin banyak. Katalognya juga semakin masif untuk dipergunakan. Pasti produknya juga akan bertambah,” kata Hendi saat menghadiri giat Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik yang digelar LKPP di Grand Artos Hotel Magelang, Jumat (26/4).
Untuk mencapai target tersebut, Hendi gencar mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau UMKK agar 'naik kelas' dengan ikut dalam pengadaan pemerintah.
BaCa: Ganjar Pranowo Tegaskan Tidak Ada Perjuangan Yang Sia-sia
Kepada para pelaku UMKM, Hendi selalu memperkenalkan e-katalog. Menurut dia, e-katalog dibangun untuk mempertemukan pemerintah dan pengusaha lokal demi pemerataan ekonomi.
KPK mengatakan separo lebih korupsi di Indonesia berada di wilayah pengadaan barang jasa.
"Ini kita harus bicara bahwa kemanfaatan jauh lebih penting terutama untuk mengawal pengadaan barang jasa lewat e-katalog, yang pertama. Yang kedua, kami ini juga menyosialisasikan supaya pelaku UMKM ini bisa ikut terlibat aktif," terangnya.
