Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap jalannya kebijakan konservasi di Jawa Barat.
Hal itu disampaikannya menyusul maraknya pembangunan tugu di Puncak Gunung Ciremai, yang ia nilai bertentangan dengan prinsip konservasi.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Apakah pembuatan tugu tersebut validasi eksistensi seseorang sudah menaklukkan atap Jawa Barat? Saya rasa tidak. Banyak cara mencintai lingkungan tanpa harus merusaknya,” ujar Ika, Sabtu (16/8/2025).
Ika menilai Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) belum menjalankan kewenangan penuh dalam menjaga kawasan konservasi. Padahal, menurutnya, DPRD Jawa Barat melalui fungsi pengawasan terus mendorong agar setiap program pelestarian alam konsisten dijalankan.
“Ini bukan sekadar masalah estetika, tetapi soal konsistensi negara dalam menjalankan mandat konservasi. DPRD punya kewajiban mengingatkan, jangan sampai Ciremai rusak hanya karena pembiaran,” tegas Ika yang merupakan Politisi PDI Perjuangan.
Baca: Ganjar Minta Publik Bersabar Akan Nama untuk Posisi Sekjen
Berdasarkan penelusuran, dalam dua tahun terakhir sudah tiga tugu berdiri di puncak Ciremai. Tahun 2024, jalur Palutungan menjadi lokasi tugu pertama bertuliskan nama Pj Bupati Kuningan, Rd. Iip Hidajat. Tahun berikutnya, muncul tugu kedua di jalur Majalengka dengan nama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Terbaru, pada 11 Agustus 2025, tugu ketiga kembali berdiri di jalur Palutungan dengan nama Kapolda Jawa Barat.
Sebagai legislator dari Komisi II DPRD Jabar yang membidangi konservasi alam, pariwisata, dan kehutanan, Ika menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau kinerja BTNGC agar tidak abai terhadap mandat konservasi.
“Gunung Ciremai adalah ikon konservasi Jawa Barat. DPRD akan terus mengawasi agar kawasan ini tetap terjaga, bukan justru dijadikan panggung validasi,” tandasnya
