Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mendesak pemerintah untuk segera membenahi proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ketidakakuratan penentuan desil dinilai berpotensi merampas hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).
"Jangan sampai data menjadi lebih penting daripada kondisi nyata masyarakat. Kalau seorang warga hari ini berada dalam kondisi miskin atau rentan, tetapi datanya masih tercatat dalam desil yang lebih tinggi karena belum diperbarui, tentu ini tidak adil," ujar Ina Ammania.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) tersebut mengungkapkan bahwa fakta di lapangan menunjukkan banyak data warga yang belum mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Lambatnya pemutakhiran data membuat warga miskin atau yang baru saja terpuruk justru terlempar dari daftar penerima bantuan.
Guna memastikan bansos disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, Ina memaparkan tiga langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah:
1. Percepatan Verivali Berbasis Komunitas: Melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa/kelurahan, pendamping sosial, hingga partisipasi masyarakat secara aktif untuk mempercepat verifikasi dan validasi data hingga ke tingkat tapak.
2. Mekanisme Pengaduan yang Responsif: Membuka dan memperkuat jalur pengaduan serta koreksi data yang mudah diakses, sehingga warga yang penetapan desilnya tidak sesuai dapat mengajukan keberatan dengan cepat.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
3. Pemutakhiran Data Berkala: Melakukan pembaruan data secara rutin, terutama bagi warga yang mengalami kemerosotan ekonomi mendadak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), bencana, maupun dinamika kondisi rumah tangga.
"Pemerintah harus membangun sistem yang responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Jangan menunggu masyarakat miskin semakin terpuruk baru datanya diperbaiki," tegasnya.
Ina menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan DTSEN serta penyaluran bansos di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan instrumen data benar-benar menghadirkan keadilan sosial, bukan malah menjadi penjelas tersingkirnya masyarakat miskin dari bantuan negara.
