Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jabar, DR. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., mengatakan, kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik, adalah sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.
Baca: Listrik Tenaga Sampah Gagasan Risma, Begini Cara Kerjanya
Kebijakan tersebut yaitu segala jenis mudik baik perjalanan jarak jauh maupun perjalanan antar-kabupaten/kota di wilayah aglomerasi dilarang selama periode peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.
Untuk itu, Ineu mengimbau masyarakat khususnya kader PDI Perjuangan agar tidak nekat mudik saat lebaran 2021.
Ia khawatir akan menjadi seperti di India yang saat ini mencekam akibat gelombang kedua Covid-19 jika masyarakat nekat mudik.
“Pandemi Covid-19 masih tinggi, oleh karenanya, kami mengimbau masyarakat khususnya para kader PDI Perjuangan untuk tetap menahan diri dengan tidak mudik tahun ini,” ungkap Ineu saat dikonfirmasi pada acara silaturahmi dan buka bersama kader PDI Perjuangan di gedung DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jumat (7/5).
Ineu melanjutkan, meski sejumlah masyarakat sudah melakukan vaksinasi, mobilitas sejatinya harus tetap dihindari dalam masa pandemi Covid-19. Apalagi, belakangan muncul kerumunan di pasar-pasar menjelang lebaran.
“Antisipasi terhadap penularan virus Corona ini masih terus dilakukan meskipun masyarakat sudah divaksin. Penerapan protokol kesehatan wajib dipatuhi bersama,” tegasnya.
Baca: Novel Masih Dibutuhkan di KPK? Ini Kata Arteria Dahlan
Ia menilai kebijakan itu akan efektif jika semua pihak saling bekerja sama dan mengawasi.
“Tentu harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP sampai kepada pemerintahan desa di tingkat sampai pada RT/RW. Kemudian elemen masyarakatnya itu sendiri, kita wajib saling mengawasi,” pungkasnya. Dilansir dari pdiperjuanganjabar.
