Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar di GOR Aula Tunas Harapan, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jumat (7/11/2025).
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Dalam kegiatan tersebut, Ineu berdialog langsung dengan masyarakat untuk menampung aspirasi dan masukan terkait berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Beragam isu mencuat dalam pertemuan itu, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah utama pemerintahan. Jika masyarakat merasakan kemudahan dan keadilan dalam pelayanan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan bersama,” ujar Ineu.
Ineu menilai, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur jalan desa, ketersediaan air bersih, serta peningkatan akses layanan publik di wilayah pedesaan. Ineu menyebutkan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting bagi DPRD Jabar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
“Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan sampaikan dalam rapat-rapat pembahasan di tingkat DPRD. Tujuan kami adalah memastikan agar kebijakan pembangunan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Ineu juga mengapresiasi semangat masyarakat Majalengka yang aktif berpartisipasi dalam dialog. Ia berharap pola komunikasi dua arah seperti ini dapat terus diperkuat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
