Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, menyoroti polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini masih terus bergulir di ruang publik.
Seno menilai perdebatan tersebut seolah tak berujung, terlebih fokus isu kini bergeser dari Jokowi ke Gibran.
Seno mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya sudah memberikan pertimbangan dan keputusan resmi terkait kelengkapan berkas serta keabsahan syarat pendaftaran pada masa Pemilu Presiden (Pilpres) lalu.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Ini menjadi sesuatu yang berulang kali dan berbulan-bulan dibahas tiada henti. Awalnya Pak Jokowi, sekarang Mas Gibran. Padahal, sudah ada pertimbangan dari MK soal kelengkapan berkas syarat pendaftaran pada waktu Pilpres lalu," kata Seno dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (22/10).
Seno pun mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan bijak. Menurutnya, isu ini kembali mencuat pada momen yang sensitif, yakni bertepatan dengan dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Seno menekankan bahwa masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan hidup mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari para elit politik dan pemerintah.
"Masyarakat hari ini punya banyak prioritas lain yang harus diselesaikan, seperti kebakaran hutan, situasi ekonomi, hingga ketersediaan lapangan kerja bagi anak muda. Hal-hal inilah yang sebetulnya membutuhkan perhatian lebih serius dari seluruh aktor politik kita," jelasnya.
Di sisi lain, Seno menduga ada sebagian tokoh politik yang sengaja memanfaatkan dan 'menikmati' panggung dari perdebatan lama ini untuk kepentingan tertentu.
Ia juga menyentil pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut adanya operasi politik untuk men-downgrade dirinya tanpa pernah membuka identitas sosok yang dimaksud secara rinci.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Termasuk di saat timing tertentu Pak Jokowi menyampaikan ada aktor politik yang menjadi operator atau melakukan operasi men-downgrade, tanpa pernah menjelaskan siapa sebenarnya sosok tersebut," tutur Seno.
Menurut Seno, lemparan tuduhan tanpa kejelasan itulah yang justru menjadi pemantik kontroversi berkepanjangan di masyarakat.
"Ini yang memicu polemik berkepanjangan di publik. Tentu beliau paham bahwa masyarakat akan terus membicarakannya, padahal ada situasi bangsa yang jauh lebih serius untuk diperhatikan oleh pemerintah," pungkasnya.
