Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta memasifkan Gerakan 5M sebagai langkah konkret menata kabel udara yang semrawut di wilayah ibu kota.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan, sekaligus menyambut usia Jakarta yang akan menginjak lima abad.
"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga (DBM) berkolaborasi dengan asosiasi dan operator utilitas meluncurkan Gerakan 5M untuk menata kabel udara," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, di Jakarta, Kamis.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Gerakan 5M mencakup lima tindakan utama, yaitu:
- Menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT),
- Melakukan relokasi mandiri,
- Mengikat kabel udara aktif,
- Memotong kabel yang sudah tidak berfungsi, serta
- Meninggikan kabel yang menjuntai.
Yuke menegaskan, gerakan tersebut harus menjadi dorongan nyata untuk mempercepat pemindahan jaringan utilitas dari udara ke bawah tanah. Menurutnya, sebagai kota modern, Jakarta sangat membutuhkan jaringan utilitas yang tertata rapi.
"Apalagi sekarang kita sudah punya Peraturan Daerah (Perda). Saat ini tinggal Peraturan Gubernur (Pergub) dan aturan turunannya yang sedang difinalisasi. Setelah itu selesai, tidak ada alasan lagi untuk tidak menurunkan semua kabel ke bawah tanah," tegas Yuke.
Ia juga menekankan bahwa Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan aktif dari para operator utilitas dan pihak swasta—termasuk melalui skema relokasi mandiri—sangat diperlukan agar proses penataan dapat berlangsung lebih cepat.
Terkait penurunan kabel listrik milik PLN, Yuke mengakui adanya tantangan tersendiri yang berkaitan erat dengan faktor keselamatan. Saat ini, PLN masih melakukan kajian dan uji coba untuk memastikan proses pemindahan ke bawah tanah tidak memicu risiko induksi listrik.
"Kalau listrik memang riskan. Kami berharap PLN bisa segera menemukan solusi teknisnya. Jika itu selesai, berarti seluruh jaringan kabel lain juga bisa menyusul turun," lanjutnya.
Selain itu, Yuke meminta agar pembangunan SJUT disinergikan dengan pengerjaan utilitas lain, seperti jaringan air, agar tidak menimbulkan gangguan galian berulang yang mengganggu masyarakat.
Target Wilayah dan Perlindungan Konsumen
Untuk tahun ini, Komisi D DPRD DKI berharap target pembangunan SJUT yang telah direncanakan dapat tuntas. Sementara mulai tahun 2027, cakupan penataan diharapkan meluas dengan menggaet pihak ketiga apabila anggaran daerah terbatas.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Minimal perubahan ini terlihat di beberapa lokasi utama, terutama di jalan-jalan protokol. Sambil berjalan, penataan juga membenahi kabel kusut di jalan-jalan kecil dan permukiman warga," jelas Yuke.
Di samping menciptakan lingkungan yang rapi, aman, serta berpotensi menambah pendapatan daerah, Yuke memberi peringatan keras agar biaya investasi penataan jaringan ini tidak dibebankan kepada konsumen.
"Jangan sampai penataan ini dijadikan alasan munculnya cost lebih besar hingga menaikkan tarif layanan masyarakat, baik internet maupun lainnya. Kenaikan harga tersebut harus dibatasi," pungkasnya.
