Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johny Simanjuntak menilai rapat membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2020 di Puncak Bogor seharusnya dapat dilakukan secara daring saja agar mencegah pemborosan dan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.
Baca: Dewi: Sosialisasi Intens UU Cipta Kerja Merespon Penolakan
Namun, lanjutnya, sarannya tidak digubris dan para legislator Kebon Sirih kemudian memilih kawasan Puncak Bogor Jawa Barat sebagai lokasi rapat.
"Saya kalau soal hal-hal kayak gitu termasuk kritis karena ngapain sih ke sana, tapi kemarin saya lihat amati, karena usul saya kan daring. (Sementara) rapat ini kami butuh perhatian besar, kalau daring kayaknya kurang efektif," kata Johny ketika dikonfirmasi, Kamis (22/10).
Walau usulnya mental, namun Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengaku tidak keberatan rapat digelar di luar kota. Mengingat kapasitas Gedung DPRD DKI tidak memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Adapun rapat ini digelar di Hotel Grand Cempaka Puncak. Hotel itu milik Pemda DKI Jakarta. Johny menyebut fasilitas di sana cukup memadai sehingga peserta rapat tidak menumpuk hanya di satu lokasi saja.
"Nah jadi ada dua pandangan, termasuk saya di awal juga maunya daring. Tapi memang yang di Grand Cempaka masuk akal juga. Karena suasana di Grand Cempaka itu lebih luas kan. Orang enggak menumpuk," tuturnya.
Baca: Nina Agustina Akan Berikan Honor Guru Madrasah & Guru Ngaji
Dia mengklaim, kalau pembahasan anggaran ini tetap dipaksakan dihelat di Gedung DPRD DKI maka bakal banyak pejabat yang memilih mangkir karena takut tertular corona.
Soalnya, selain rapat yang melibatkan ratusan orang kondisi gedung DPRD DKI yang tertutup juga bisa memicu penyebaran corona.
"Di sana, memang betul-betul orang itu bisa menyebar dan sistem ventilasi ruangan terbuka. Kalau di DPRD pasti ramai. Ada teman- teman yang trauma di DPRD karena udah ada yang kena corona," imbuhnya.
