Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengkaji kemungkinan percepatan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 30 persen (B-30) di dalam Bahan Bakar Minyak (BBM). Kajian diyakini akan meningkatkan utilisasi produksi dan konsumsi biodiesel.
Baca: Kurangi Ketergantungan Energi Fosil, Jokowi Kembangkan EBT
"Presiden Joko Widodo sampaikan terkait biodiesel, dimana penggunaan B-20 sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke B-30 karena itu akan meningkatkan konsumsi dari biodesel sebesar 500 ribu ton per tahun. Ini yang diminta Bapak Presiden (Jokowi) dibuatkan kajiannya," terang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Senin (9/7).
Seharusnya, mandatori B-30 ini sudah bisa berjalan pada 2020 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015. Menurut beleid itu, mandatori B15 harus dimulai pada April 2015, B-20 pada 2016, dan B-30 pada Januari 2020.
Namun, mandatori biodiesel ke tingkatan lebih tinggi saat ini diperlukan demi menekan impor migas, yang ternyata membebani defisit neraca perdagangan Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan impor migas sepanjang Januari hingga Mei tercatat US$11,88 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya US$10,02 miliar. Ini lantaran harga minyak yang naik serta depresiasi rupiah yang makin dalam.
Walhasil, neraca perdagangan harus mencatat defisit US$2,83 miliar.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor migas perlu diperlambat supaya defisit neraca perdagangan tak semakin parah. Salah satu antisipasinya adalah dengan menggiatkan penggunaan biodiesel.
Baca: Presiden Jokowi: Ketergantungan Kepada Minyak Bumi Berkurang
"Migas ini yang bikin negatif neraca perdagangan. Lalu bagaimana caranya diperlambat? Ya bisa mcam-macam, mungkin dari (campuran) biodiesel dinaikkan," jelasnya.
Data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia menunjukkan produksi biodiesel sepanjang lima bulan pertama tahun ini ada di angka 3,46 juta kilo liter (kl). Dari angka itu, sebanyak 2,57 juta kl dipasarkan di dalam negeri dan 187.349 kl sisanya dialokasikan untuk ekspor.
