Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra menegaskan bahwa APBN 2026 harus menjadi energi penggerak pembangunan, bukan sekadar laporan.
“Belanja negara adalah bahan bakar pembangunan. Bila tidak disalurkan dengan baik, mesin ekonomi akan tersendat,” kata Kaisar di Jakarta, Senin (29/9).
Ia menjelaskan, delapan PSN yang menjadi fokus pemerintah meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Menurut Kaisar, program-program tersebut ibarat jantung yang memompa kehidupan bagi perekonomian bangsa.
“Kalau jantung itu bekerja dengan baik, dampaknya akan mengalir hingga ke akar rumput melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tata kelolanya lemah, jantung itu bisa berhenti berdenyut, dan masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya,” ujarnya.
Hal penting dalam postur APBN 2026, Kaisar mencatat beberapa hal penting dalam postur APBN 2026.
Pertama, berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang berpotensi melemahkan kapasitas fiskal daerah.
Kaisar menilai pengurangan ini dapat diimbangi dengan optimalisasi Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah yang anggarannya meningkat menjadi Rp 1.367 triliun.
“Anggaran sebesar itu harus didistribusikan secara adil dan efisien agar tidak menimbulkan fiscal gap antar daerah. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini sebagai ‘rem darurat’ jika terindikasi masalah, sehingga dampak negatif tidak merembet ke sektor lain,” ujarnya.
Dengan langkah mitigasi yang tepat, transparan, dan tata kelola yang akuntabel, program dapat kembali ke jalurnya serta mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Catatan kedua, lanjut Kaisar, adalah potensi monopoli dalam pelaksanaan PSN akibat minimnya kesiapan infrastruktur, lemahnya perencanaan, serta kurangnya pengawasan.
Ia mencontohkan program MBG yang dalam pelaksanaannya justru menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari kasus keracunan siswa, keluhan guru terkait tambahan beban tugas distribusi, hingga keluhan pelaku UMKM dan masyarakat lokal yang merasa dirugikan.
“Ini adalah gambaran kesenjangan antara desain program di pusat dan realitas implementasi di lapangan. Pemerintah harus memfokuskan pelaksanaan PSN pada manfaat nyata bagi rakyat, terutama dengan memperkuat kajian dan pengawasan. Jangan sampai program bernilai mulia justru menjadi bumerang,” kata Kaisar.
