Mimika, Gesuri.id — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi implementasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua.
Menurutnya, program nasional ini harus disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta daya beli masyarakat setempat agar tidak terkesan dipaksakan dan benar-benar membawa manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan Marinus usai mendengarkan paparan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah, Sabtu (25/7).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Papua mengungkapkan bahwa dari sembilan layanan yang dirancang dalam KDMP, banyak yang sulit diterapkan di wilayah pedalaman.
Salah satu kendalanya adalah distribusi LPG 3 kilogram, mengingat banyak kampung di Papua belum memiliki akses maupun kebutuhan terhadap layanan gas tersebut.
Menanggapi laporan itu, politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak bisa disaratkan dengan pendekatan seragam (one size fits all) di seluruh daerah.
"Persoalannya, Papua ini secara geografis jauh dari pusat kota. Secara ekonomi, daya beli masyarakatnya juga belum berada pada taraf pembelanjaan model tersebut. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih justru menjadi kurang bermanfaat ketika tidak bisa diakses dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Papua," jelas Marinus.
Marinus mengingatkan agar pembangunan koperasi tidak berhenti sekadar pada penyediaan sarana fisik, tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan layanannya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Kalau koperasinya sudah dibangun, lalu mau diapakan? Tidak ada yang bisa belanja di sana. Masyarakat di daerah terpencil Papua masih mengandalkan pertanian dan peternakan tradisional yang sebatas cukup untuk kebutuhan sehari-hari," tuturnya.
Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi asas kebermanfaatan program KDMP sebelum memperluas cakupannya di Tanah Papua. Tak hanya di Papua, evaluasi serupa menurutnya juga mendesak dilakukan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) lainnya agar anggaran negara terpakai secara efektif dan tepat sasaran.
"Koperasi Desa Merah Putih ini harus dievaluasi agar pembangunannya tidak mubazir dan anggarannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Kebijakan harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan letak geografis masyarakat setempat," pungkas Marinus.
