Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, SE., MM, mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana tersebut.
“Kebakaran hutan di Kalimantan harus ditangani secara bersama-sama. Semua pihak harus bersinergi dan bekerja sama agar api dapat segera dipadamkan serta masyarakat yang berada di wilayah terdampak tetap mendapatkan perlindungan,” kata Diah, dikutip pada Jumat (21/8/2026).
Diah mengatakan karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan, keselamatan, serta aktivitas masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat karena dampaknya dapat meluas serta tidak mengenal batas wilayah administratif.
Menurutnya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat, pemadam kebakaran, masyarakat, dunia usaha, hingga organisasi lingkungan perlu memperkuat koordinasi. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara cepat sekaligus mencegah api meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah yang memiliki nilai ekologis penting.
Diah menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian sejak awal penanganan karhutla. Selain ancaman api, asap akibat kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia serta masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
Karena itu, Diah meminta pemerintah memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak serta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi udara, potensi bahaya, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan selama bencana berlangsung.
“Jangan sampai penanganan hanya berfokus pada pemadaman api. Dampak terhadap kesehatan dan keselamatan warga juga harus diperhatikan sejak awal. Masyarakat harus mendapat perlindungan dan informasi yang memadai,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Diah mengingatkan pentingnya langkah pascakebakaran. Menurutnya, pekerjaan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu melakukan pendataan kerusakan, pemulihan lingkungan, pemantauan kembali titik-titik rawan kebakaran, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran agar kejadian serupa tidak terus berulang. Upaya pencegahan, kata Diah, harus diperkuat melalui pengawasan kawasan rawan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara ilegal.
“Setelah api padam, pekerjaan belum selesai. Harus ada penanganan pascakebakaran yang terencana, termasuk pemulihan lingkungan dan masyarakat. Kita harus memastikan wilayah terdampak dapat kembali pulih dan kejadian serupa tidak terus berulang. Selain itu, pelaku penyebab terjadinya kebakaran harus ditindak tegas dan diberikan efek jera,” tutur Diah.
Diah berharap penanganan karhutla di Kalimantan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan secara nasional. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan kebakaran dapat berlangsung cepat, terukur, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
