Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menyoroti lambatnya langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Ia menilai karhutla seharusnya dapat dicegah sejak dini melalui langkah yang terencana dan berbasis peringatan ilmiah, sehingga Indonesia tidak terus menghadapi dampak kabut asap yang mencoreng nama baik bangsa di mata internasional.
"Kita selalu dibuat malu karena karhutla kita pun asapnya sudah memberikan dampak negatif. Kami pun cukup kecewa ya," kata Rokhmin, Kamis (15/10/2026).
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University yang juga menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 itu menegaskan, karhutla bukanlah bencana yang datang tanpa tanda-tanda. Menurutnya, risiko kebakaran dapat diantisipasi apabila pemerintah melakukan langkah pencegahan sebelum kondisi semakin memburuk.
"Peristiwa karhutla itu kan peristiwa yang bisa diprediksi sebelumnya. Seharusnya kita melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu, bukan menunggu sampai bencana terjadi," tegasnya.
Rokhmin secara khusus mengapresiasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dinilainya telah memberikan informasi dan peringatan dini terkait potensi perubahan iklim serta ancaman El Niño.
"Kenapa kami kecewa? Karena sejak April tahun ini BMKG sudah sangat baik, sudah sangat cerdas memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan Pemerintah Indonesia bahwa mulai September tahun ini sampai dengan Desember dan bahkan awal tahun depan itu akan terjadi peristiwa El Nino dengan gejala yang sangat kuat," ungkapnya.
Menurut Rokhmin, informasi mengenai potensi El Niño yang dapat memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipasi. Dengan demikian, upaya penanganan tidak hanya dilakukan ketika api telah meluas.
Ia mengidentifikasi dua langkah mendasar yang perlu diperkuat untuk mencegah karhutla, yakni tindakan teknis melalui pemanenan air hujan serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
"Itu harusnya kan melakukan tindakan pencegahan dulu ya, entah itu memanen hujan gitu ya, kemudian memberikan persiapan kepada para masyarakat di sekitar situ. Ya itu yang kurang dilakukan," jelasnya.
Rokhmin menekankan bahwa pencegahan karhutla harus dilaksanakan secara antisipatif, komprehensif, dan terintegrasi. Menurutnya, pemadaman api saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan yang berulang setiap tahun.
Sejumlah langkah yang perlu diperkuat meliputi pemanenan dan penyimpanan air hujan, pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan kebakaran, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga dapat meluas hingga ke negara lain.
"Dampak karhutla tidak hanya merusak ekosistem, mengancam kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, tetapi juga dapat melintasi batas negara," ucapnya.
"Sehingga kita selalu dibuat malu karena karhutla kita pun asapnya sudah memberikan dampak negatif kepada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia," lanjut Rokhmin.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya tata kelola lingkungan yang responsif, berbasis sains, dan berorientasi pada pencegahan. Menurutnya, ancaman bencana ekologis yang dapat diperkirakan harus diikuti dengan kebijakan dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Menjaga hutan dan lingkungan hidup bukan sekadar tanggung jawab ekologis, melainkan investasi strategis untuk melindungi kehidupan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan bangsa," tuturnya.
Rokhmin berharap pemerintah mengedepankan langkah pencegahan sejak dini dalam menghadapi ancaman karhutla. Selain berpotensi menekan biaya penanganan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan serta lingkungan, upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga nama baik Indonesia di mata dunia.
