Jakarta, Gesuri.id - Kabupaten Buleleng diminta membangun kelas inklusi di sekolah-sekolah, ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di Bali utara.
Yaitu ratusan anak yang mengalami gangguan belajar atau kesulitan membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Hal ini digaungkan Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana belum lama ini, saat berkunjung ke sekolah Bali Mandara di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Menurutnya, dengan adanya kelas inklusi ini juga sebagai bentuk perlindungan anak, utamanya dijauhkan dari pembulian.
”Sekolah-sekolah harus buat kelas inklusi, terutama untuk yang disabilitas maupun gangguan belajar. Sekolah wajib buat kelas inklusi, untuk mencegah siswa-siswa tersebut di-bully karena berbeda,” katanya.
Kariyasa menyebut sudah ada regulasi yang mengatur adanya kelas inklusi di sekolah.
Seperti Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Namun menurutnya, dengan persiapan teknis yang belum maksimal, membuat realisasi kelas inklusi menjadi lambat.
Dari data terakhir, di Buleleng terdapat 375 siswa tingkat SMP yang belum mampu calistung.
Kemudian menyusul terungkap juga ada sebanyak 842 siswa SD, yang mengalami hal serupa, terutama di kelas-kelas menjelang lulus.
”Apalagi dengan putusan MK yang mewajibkan pendidikan gratis baik di negeri maupun swasta, jadi tidak ada ketimpangan dan kurikulum, juga tidak ada ketimpangan antara miskin dan kaya,” tegasnya.
Diketahui ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadi gangguan belajar. Pertama karena pembelajaran daring saat pandemi Covid-19 lalu, kedua karena disleksia, ketiga rendahnya semangat dan motivasi belajar anak yang memang mendominasi, terakhir ada faktor siswa penyandang disabilitas, hingga ekonomi.
Meski ekonomi menjadi salah satu faktornya juga, tetapi Kariyasa menyebut, mengentaskan kemiskinan tidak hanya dengan memberikan bantuan sosial.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Ia mengumpamakan dengan tidak hanya memberikan ikan saja, melainkan harus juga diberikan pancingnya.
Sehingga mereka dapat berusaha juga, agar dapat keluar dari garis kemiskinan ekstrem.
”Tentunya pendidikan juga dapat mengentaskan kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah dengan menggaungkan sekolah rakyat. Nantinya sekolah tersebut dapat menampung dan mendidik siswa yang berasal dari keluarga miskin maupun miskin ekstrem,” tandas anggota DPR RI itu
