Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Meryl Rouli Saragih, menekankan bahwa esensi bantuan pemerintah tidak boleh sebatas alokasi anggaran atau peluncuran program formalitas semata.
Menurutnya, aspek terpenting yang wajib hadir dalam setiap kebijakan publik adalah sikap keberpihakan yang nyata kepada masyarakat kurang mampu.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Bantuan pemerintah bukan hanya dalam bentuk uang atau program, Bapak dan Ibu, melainkan dalam bentuk keberpihakan," tegas Meryl saat memberikan keterangan, Jumat (28/8).
Meryl menilai, berbagai program yang disiapkan pemerintah akan menjadi sia-sia jika manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan bahwa akses terhadap program-program tersebut tidak tertutup oleh sekat birokrasi.
Ia menegaskan bahwa membela kelompok yang menghadapi kesulitan, ketidakadilan, atau perlakuan tidak seimbang merupakan kewajiban moral sekaligus komitmen dasarnya sebagai kader partai.
"Saya sebagai kader PDI Perjuangan tentu harus berpihak kepada wong cilik dan masyarakat luas. Saya senang membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, dizalimi, atau diperlakukan tidak adil," ujarnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Legislator Sumut itu mengingatkan bahwa komitmen melayani rakyat membutuhkan tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar janji. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang terabaikan dari program-program pembangunan.
"Bagi kami, pemerintah perlu memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari program yang telah disiapkan," tegas Meryl.
