Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan atas prestasinya dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dengan Predikat Sangat Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Penggunaan sistem elektronik sudah lama dirintis Kementerian PUPR dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dibalik teknologi yang canggih terdapat SDM yang kompeten dan handal," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Baca: Menteri Basuki Dukung Gerakan Indonesia Bersih
Penghargaan itu sendiri juga telah diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan diterima Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Kamis (28/3).
Kementerian PUPR merupakan salah satu dari tiga Kementerian yang menerima penghargaan ini selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata.
Penghargaan juga diberikan kepada 12 kepada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap penerapan SPBE di 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah pada tahun 2018. Sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31 persen) mendapat predikat baik, sangat baik dan memuaskan.
Selain itu, terdapat sebanyak 534 instansi pemerintah (86,69 persen) berpredikat cukup dan kurang.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Kementerian PANRB atas penghargaan yang diberikan.
"Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur," ucapnya.
Ke depannya, ujar dia, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan SPBE dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Baca: Menteri Basuki Tagih Janji Anies tentang Naturalisasi Sungai
Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian pioner dalam proses pelelangan menggunakan media elektronik atau e-procurement dan sistem monitoring online (e-monitoring) untuk memantau progres fisik dan keuangan pembangunan infrastruktur PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudian, beberapa Kementerian/Lembaga juga telah melakukan studi banding ke Kementerian PUPR dalam rangka penggunaan Sistem e-monitoring di instansinya.
