Ikuti Kami

Keracunan MBG di Purworejo Capai 351 Korban, Vita Ervina Desak Audit Total Sistem Keamanan Pangan

​Vita menyoroti fakta bahwa korban tidak hanya anak-anak sekolah, tapi juga kelompok rentan yang meliputi balita, ibu hamil & ibu menyusui.

Keracunan MBG di Purworejo Capai 351 Korban, Vita Ervina Desak Audit Total Sistem Keamanan Pangan
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina.

​Jakarta, Gesuri.id — Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo terus meluas hingga menembus 351 korban. Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendesak pemerintah tidak sekadar menghentikan sementara (suspend) operasional dapur penyedia, melainkan melakukan audit total terhadap seluruh sistem keamanan pangan program MBG.

​Insiden tersebut terjadi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kaliboto 2, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan data terbaru, 351 korban tersebar di enam desa, yaitu Desa Guntur (128 orang), Nglaris (92 orang), Sidomukti (57 orang), Ngasinan (42 orang), Sendangsari (26 orang), dan Limbangan (6 orang).

​Vita menyoroti fakta bahwa korban tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan yang meliputi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian sistemik yang tidak bisa dianggap sebagai masalah teknis biasa.

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​"Kalau korbannya sudah mencapai 351 orang dan di antaranya ada balita, ibu hamil, serta ibu menyusui, ini harus menjadi alarm keras. Jangan berhenti pada suspend satu SPPG. Yang harus diperiksa adalah apakah sistem keamanan pangan MBG secara keseluruhan sudah benar-benar berjalan di lapangan," tegas Vita di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

​Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI ini mengapresiasi langkah penutupan sementara SPPG Kaliboto 2 selama satu bulan untuk evaluasi. Namun, ia mengingatkan agar langkah penghentian operasional tersebut dimanfaatkan untuk pembuktian dan perbaikan akar masalah.

​Guna mencegah kejadian berulang, Vita mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menerjunkan tim untuk mengaudit seluruh rantai pasok SPPG yang beroperasi. Audit tersebut harus mencakup kualitas bahan baku, sanitasi dapur, higiene petugas, proses pengolahan, hingga moda distribusi ke masyarakat.

​"Jangan hanya audit dokumen dan checklist di atas kertas. Kita harus melihat apa yang benar-benar terjadi di dapur. SOP bisa saja lengkap, tetapi pertanyaannya adalah apakah dilaksanakan secara konsisten setiap hari?" ujar Vita.

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

​Vita memberikan perhatian khusus pada keterlibatan kelompok rentan (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Ia meminta BGN segera menyusun standar operasional khusus, baik dari segi komposisi menu, tingkat kebersihan, hingga metode pengemasan yang aman bagi kelompok biologis sensitif tersebut.

​Selain pembenahan sistem, Vita menegaskan penanganan kesehatan para korban harus menjadi prioritas utama pemerintah hingga benar-benar pulih sepenuhnya.

​"Prioritas pertama adalah korban. Mereka harus mendapat pemeriksaan, pengobatan, dan pemantauan sampai tuntas. Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari keselamatan penerima manfaatnya," pungkasnya.

Quote