Buleleng, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah.
Meski total biaya penyelenggaraan naik dibandingkan tahun sebelumnya, porsi yang ditanggung langsung oleh jemaah justru menurun berkat skema subsidi pemerintah.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Berdasarkan kesepakatan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah ditetapkan sebesar 55,50 persen atau rata-rata Rp54.648.825. Sementara itu, 44,50 persen sisanya setara Rp43.817.526,35 dibiayai dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
“Saya mengapresiasi karena subsidi itu dibayar bukan menggunakan nilai manfaat, melainkan dana APBN sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo,” ungkap Selly di Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (9/10).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa skema pelunasan Bipih 2027 dirancang khusus untuk meringankan beban jemaah. Dari total rata-rata Bipih sebesar Rp54.648.825, jemaah sudah memiliki modal setoran awal Rp25 juta serta akumulasi virtual account (VA) sekitar Rp3,4 juta. Ditambah lagi, ada subsidi langsung dari pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah.
Dengan memperhitungkan seluruh komponen tersebut, sisa biaya pelunasan yang wajib dibayarkan jemaah menjadi rata-rata Rp23.048.825. Skema baru ini memangkas beban biaya pelunasan jemaah hingga Rp3.384.981,58 dibandingkan musim haji sebelumnya.
Menurut Selly, penetapan BPIH secara tepat waktu sangat krusial agar jemaah memiliki kepastian hukum dan jeda waktu yang cukup untuk melunasi sisa pembayaran.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
“Penetapan ini penting karena berkaitan erat dengan jadwal pelunasan jemaah. Dengan begitu, jemaah memiliki waktu yang cukup dari jauh hari untuk mempersiapkan dananya,” tutur Selly.
Kendati mendukung skema pembiayaan tersebut, Selly mewanti-wanti pentingnya menjaga keberlanjutan keuangan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ia menegaskan, kebijakan subsidi harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan finansial jemaah, kualitas layanan, dan kesehatan dana haji jangka panjang.
