Jakarta, Gesuri.id - Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengingatkan potensi dampak ekonomi yang bisa menjalar hingga ke dalam negeri, terutama terhadap stabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kalau perang ini berlanjut, tentu BUMN akan sangat terdampak. Harga komoditas akan melonjak, biaya impor naik drastis, dan ekspor bisa terganggu. Ujungnya, banyak perusahaan bisa kolaps, terutama dari sektor UMKM dan korporasi yang tidak tahan terhadap tekanan ekonomi global,” ujar Darmadi seperti dilansir dari dpr.go.id pada Selasa (24/6).
Dampak yang ditimbulkan, lanjutnya, tidak hanya menyasar sektor riil, tetapi juga berpotensi mengguncang sistem keuangan nasional, khususnya bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara.
“Bank-bank Himbara akan terdampak. NPL akan naik, cost of fund pun ikut terdongkrak. Ini akan merusak kinerja bank dan berdampak sistemik ke sektor keuangan,” katanya.
Gejolak global yang terjadi juga memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pergerakan pasar modal. Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia menjadi ancaman nyata bagi ketahanan fiskal Indonesia. Dalam skenario terburuk yang disampaikan dalam rapat, harga minyak bisa menembus USD 140 per barel.
“Kalau itu terjadi, sebagai negara net importer minyak, beban subsidi kita akan membengkak luar biasa. Ini tentu mengancam ketahanan fiskal dan bisa merusak postur APBN,” ujarnya.
Darmadi mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap ancaman krisis likuiditas. Ia mendesak bank-bank milik negara segera memperkuat cadangan dan sistem mitigasi risiko agar mampu menjaga kesehatan arus kas di tengah ketidakpastian global.
“Kita harus belajar dari negara lain. Di China, masyarakat bahkan kesulitan menarik uang dari bank karena krisis likuiditas. Jangan sampai kita mengalaminya di sini. Pemerintah harus jaga agar kondisi seperti 1998 tidak terulang,” ungkap Darmadi.
Ia juga menilai BUMN harus lebih adaptif menghadapi krisis global. Di tengah situasi dunia yang berubah cepat dan tak terduga, BUMN dituntut memiliki strategi mitigasi risiko yang matang dan fleksibilitas tinggi.
“BUMN itu pilar ekonomi nasional. Kalau mereka goyah, maka ekonomi Indonesia juga akan ikut terguncang. Ini bukan soal perang di luar negeri saja, tapi soal ketahanan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.
