Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus pakar kelautan nasional, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya menjadikan laut sebagai elemen utama dalam strategi pembangunan nasional.
Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (26/6), di mana ia turun langsung meninjau potensi hasil laut serta menyerap aspirasi masyarakat nelayan.
“Laut bukan sekadar batas geografis, melainkan penentu arah pembangunan nasional,” kata Prof. Rokhmin dikutip pada Sabtu (28/6/2025).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu memaparkan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki tiga mandat utama: mengatasi persoalan internal seperti kemiskinan nelayan dan kerusakan ekosistem, memberi solusi atas masalah nasional seperti stunting dan ketimpangan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis Ekonomi Biru dan teknologi.
Ia menekankan bahwa pembangunan kelautan dan kepulauan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Harus ada valuasi ekonomi terhadap sumber daya laut agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
“Pembangunan maritim tidak bisa konvensional lagi. Harus berbasis valuasi ekonomi dan teknologi agar berkelanjutan dan tepat sasaran,” ungkap Rektor Universitas UMMI Bogor itu.
Meskipun berasal dari Dapil Jawa Barat, kehadiran Prof. Rokhmin di Nias Selatan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan wilayah kepulauan. Dalam kondisi kesehatannya yang belum pulih sepenuhnya, ia tetap hadir dan menyimak langsung aspirasi masyarakat pesisir.
“Ini bukan sekadar soal ikan atau udang—ini menyangkut masa depan Nias Selatan sebagai kekuatan kelautan Indonesia,” ujarnya.
Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, yang mendampingi Prof. Rokhmin dalam kunjungan tersebut, menyatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari dialog strategis sebelumnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, pembangunan kepulauan—terutama Pulau Simuk yang merupakan pulau terluar—membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami menitipkan keluh kesah masyarakat kepulauan kepada Prof. Rokhmin. Khususnya soal Pulau Simuk, pulau terluar yang strategis, tapi belum terjangkau secara optimal oleh negara,” ucal Yusuf Nache.
Ia menjelaskan bahwa jika terjadi situasi darurat di Pulau Simuk, pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas intervensi yang cukup. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Pulau ini sangat strategis untuk wilayah pertahanan. Kami harap perhatian pembangunan dari pusat hadir, agar masyarakatnya sejahtera,” tegas Yusuf.
Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, antara lain Staf Ahli Setao Amazihono, Kapolsek PP Batu, Anggota DPRD Nias Selatan Dapil VI, Kadis DPMD, Kadis Perikanan, Camat Tanah Masa, Camat PP Batu, Camat PP Batu Utara, serta kepala desa dan perwakilan nelayan.
Dari pertemuan ini, benih harapan telah ditanam bahwa dengan dukungan tokoh nasional seperti Prof. Rokhmin Dahuri, suara masyarakat pulau terluar dapat didengar dan diwujudkan menjadi kebijakan nyata.
