Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Fajar Gegana meminta Badan Gizi Nasional untuk menentukan nilai gizi nasional pada menu makanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fajar di Yogyakarta, Sabtu (10/5), mengatakan Komisi D DPRD DIY melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri I Kasihan di Kabupaten Bantul untuk memonitoring pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dalam rangka monitoring MBG, saya menemukan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Yang pertama Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menentukan nilai gizi di menu MBG," kata Fajar Gegana.
Ia mengatakan nilai gisi pada menu MBG harus standar. Karena ini judulnya Makan Bergizi Gratis harus ada nilai gizinya yang secara standar operasional pelaksanaan sudah ditentukan. Dalam satu porsi misalnya nilai gizi dari nasi lauk sayur dan buah itu standar nilai gizinya berapa.
"Jangan sampai justru makanan yang dimakan tidak bergizi," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan dirinya menerima keluhan dari sekolah bahwa peralatan yang disebut ompreng untuk tempat makan MBG, itu kalau hilang sekolah diminta mengganti. Hal ini menjadikan sekolah punya beban karena sekolah tidak ada anggaran mengganti ompreng.
"Seharusnya ini menjadi tanggung jawab pihak ketiga selaku suplier MBG. Kami mendorong pemerintah agar menegaskan kepada pihak ketiga hal ini menjadi tanggung jawab mereka bukan menjadi tanggung jawab sekolah, ompreng rusak atau hilang ya resiko pihak ketiga," jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar Gegana mendorong pemerintah agar MBG ini tidak hanya diberikan kepada murid saja, tetapi guru juga perlu diberi. Supaya guru-guru ini bisa membersamai merasakan sekaligus memantau menu MBG ini setiap hari.
"Sekarang jatah MBG itu sesuai jumlah murid saja, sehingga guru-guru tidak bisa memantau secara langsung terhadap menu MBG yang datang," pungkasnya.
