Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam acara Rapat kerja nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9).
Penghargaan atas audit laporan keuangan tersebut telah diberikan selama lima kali berturut-turut yaitu pada periode 2014 sampai 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca: Peluang Olly Duduki Kursi Menhan Kian Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih untuk kinerja seluruh jajaran di pemerintahannya atas pencapaian yang membanggakan tersebut.
“Terimakasih kepada seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP yang bekerja secara sungguh-sungguh dan terus melakukan inovasi perbaikan dan meningkatkan kinerja positif organisasi Kemendagri,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan bahwa melalui melalui prestasi dan penghargaan yang diberikan lima kali berturut-turut itu merupakan tanda bahwa Kemendagri dan BNPP dipercaya untuk selalu menjalankan amanah negara.
Oleh karena itu ia berharap agar para aparatur yang ada dipemerintahannya bisa semakin bersemangat dalam menjalankan tugas dan meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mempertahankan serta mendapatkan penghargaan WTP pada tahun depan.
“Penghargaan ini harus terus kita pertahankan bahwa kementerian dan lembaga yang baik harus secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya masalah aset, dan masalah anggaran bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.
Selain memberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemendagri dan BNPP, Sri Mulyani juga mengapresiasi 81 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) lainnya.
Baca: PDI Perjuangan Tunjuk Bahrum Jadi Pimpinan DPRD Banten
“Ini adalah peningkatan yang signifikan dari sebelumnya yaitu 79,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, peningkatan itu menunjukkan adanya suatu komitmen yang semakin baik dan bertanggung jawab terhadap penggunaan serta pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.
