Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan Surat Edaran (SE) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027 yang ditujukan kepada para kepala daerah.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—memikul tanggung jawab utama untuk berada di garis depan komando penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Baca: Ganjar Dikenal Akur dan Harmonis dengan Saudara Kandung
Matindas menegaskan, daerah dengan riwayat curah hujan ekstrem wajib memetakan ulang titik-titik rawan serta mensimulasikan rute evakuasi bersama masyarakat secara berkala agar langkah mitigasi berjalan efektif.
Ia juga mendesak agar logistik dasar seperti dapur umum, obat-obatan, tenda pengungsian yang layak, pasokan air bersih, serta kebutuhan spesifik bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas telah disiapkan di titik penyangga (buffer stock) wilayah rawan bencana.
"Sebagai kebijakan mitigasi bencana, pemerintah daerah harus segera mendistribusikan alat berat, melakukan pengerukan sungai dan drainase, memperkuat tebing rawan longsor, serta memastikan kesiapan personel di lapangan," tegas Matindas.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai (DAS), lereng perbukitan, dan kawasan rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri terhadap potensi cuaca ekstrem.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Warga diminta aktif memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG dan BPBD setempat, menyiapkan tas siaga bencana, serta mengenali jalur evakuasi terdekat.
Sebagai penutup, Matindas mengingatkan pentingnya dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan fleksibel untuk sektor kebencanaan.
"Kesiapsiagaan ini harus didukung oleh anggaran yang cukup dan dapat segera digunakan, baik untuk langkah mitigasi maupun penanganan darurat. Pemerintah daerah harus berani memprioritaskan anggaran untuk pengurangan risiko bencana," pungkasnya.
