Ikuti Kami

Mensos: 95% Anggaran Untuk Bantuan Pangan dan PKH

Demi mewujudkan pengentasan kemiskinan yang menjadi pesan Presiden Joko Widodo.

Mensos: 95% Anggaran Untuk Bantuan Pangan dan PKH
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. (Foto: gesuri.id/Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan 95 persen dari anggaran kemensos sebanyak Rp60 triliun  diperuntukkan untuk Bantuan Pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca: Presiden Ingatkan Penerima Manfaatkan PKH untuk Keluarga

Hal itu, lanjutnya, untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang menjadi pesan Presiden Joko Widodo. Data Maret 2019 jumlah warga miskin masih 9,4 persen dan ditargetkan turun menjadi 9 persen di RPJMN 2019-2024.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kementerian Sosial menjadi lembaga dengan anggaran terbesar keenam yakni Rp62,7 triliun.

Demikian dikatakan Juliari dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Jumat (29/11).

Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga menjanjikan perbaikan data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Rencananya kurang dari setahun akan dilakukan perbaikan data sehingga diharapkan mulai 2021 bantuan sosial akan dibagikan berbasis data yang lengkap.

Menurut Juliari, program pengentasan kemiskinan tidak hanya dengan intervensi bantuan tunai saja, tetapi dikuatkan dengan pemberdayaan masyarakat.

“Negara hadir untuk memberdayakan, bukan untuk membantu,’ ujarnya.

Kendati demikian, kata dia, Kemensos masih terkendala dengan anggaran. Sebab, hampir semua dana yang ada habis untuk bantuan sosial.

Baca: Presiden Jokowi Sampaikan Perubahan Mekanisme Bantuan Sosial

“Saya minta bank Himbara agar tidak hanya menjadi penyalur bantuan saja, tetapi ikut membantu pemberdayaan dengan pembiayaan, sehingga warga miskin berubah menjadi wirausahawan baru,” kata dia.

Perubahan paradigma dari lembaga pemberi bantuan sosial menjadi pemberdayaan ini ditargetkan mencapai satu juta kepala keluarga. Kemensos akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

”Untuk menghindari tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain, akan diatasi dengan pendataan yang baik,” kata Juliari.

Quote