Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, meminta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang berkeadilan dalam menangani perkara yang menjerat Kepala Suku masyarakat adat Malifut, Halmahera Utara, Afrida Erna Ngato. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan konflik agraria dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas wilayah adatnya.
“Kami menaruh kepercayaan kepada aparat penegak hukum karena institusi penegak hukum yang kami miliki adalah bapak dan ibu sekalian. Karena itu, kami berharap penanganan perkara yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dilakukan dengan pendekatan yang humanis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Mercy.
Pernyataan tersebut disampaikan Mercy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Polda Maluku Utara, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara di Kota Ternate, dikutip Senin (26/7/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI telah beberapa kali membahas berbagai persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat. Dari berbagai pembahasan tersebut, muncul pandangan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan rasa keadilan melalui pendekatan yang lebih bijaksana dan tidak semata-mata bertumpu pada proses pidana.
Mercy juga secara khusus meminta agar penanganan perkara Afrida Erna Ngato yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 dapat dipertimbangkan melalui mekanisme restorative justice sebagaimana semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
“Kalau bisa mereka dipulangkan dan dihentikan terlebih dahulu sehingga situasi bisa cooling down. Kemudian dicari langkah-langkah yang berbasis restorative justice agar ada titik temu dan masyarakat hukum adat tidak menjadi pihak yang dikorbankan,” katanya.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Maluku itu, penyelesaian konflik agraria semestinya membuka ruang dialog antara seluruh pihak yang bersengketa sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Selain menyoroti perkara tersebut, Mercy juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Ia menilai keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta kondisi geografis menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Mercy menjelaskan bahwa proses menghadirkan korban, pelaku, maupun saksi dari pulau-pulau terpencil menuju kantor kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, menurutnya, wilayah kepulauan memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelayanan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.
