Dobo, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR-RI dapil Maluku Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa dalam tahun ini (2022) PLTD di tiga Kecamatan di Kepulauan Aru akan difungsikan.
Hal ini diungkapkan Barends kepada Wartawan, Rabu (3/8) di Dobo saat reses di Kabupaten yang berjulukan Jargaria ini.
Baca: Bupati Manokwari Serahkan Bantuan Rp1,9 M ke 11 Parpol
Menurut dia, pihaknya telah bersepakat dengan Pemerintah Daerah agar anggaran PLTD di beberapa Kecamatan di ketuk masuk dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sehingga dalam waktu dekat ini PLTD tersebut harus difungsikan.
”Saya kira, berkaitan dengan masalah listrik 3 PLTD di Aru belum tuntas yakni Kecamatan Tabarfane, Benjina dan Marlasi. Kita telah bersepakat agar anggarannya dimasukan pada batang tubuh APBD perubahan 2022 ini, sehingga diharapkan dalam tahun ini sudah bisa dinyalakan,” ucapnya.
Sementara untuk masalah sosial dimana berkaitan dengan masalah tanah kata Mercy, kendati angkanya tidak besar namun dirinya meminta kebijakan dari pemerintah daerah agar menemui masyarakat pemilik lahan guna mencari solusi sehingga pemanfaatan PLTD itu dapat berjalan dengan baik.
” Saya pikir masalah tanah untuk tempat PLTD itu saya minta kebijakan Pemerintah Daerah agar jangan bosan-bosan ketemu rakyat untuk duduk lagi, karena masyarakat juga butuh, kita datangi mereka supaya dapat solusi sehingga PLTD bisa nyala,” pintanya.
Srikandi asal Kepulauan Aru ini juga mengatakan akan mendongkrak elektrifikasi di Aru dari 40 hingga naik menjadi 65 bahkan mencapai 75 % sambil menunggu secara bertahap 8 kecamatan akan mendapat PLTD.
“Jadi kurang lebih kita mendongkrak elektrifikasi kita dari 40 sekian persen naik bisa sampai 65 sampai 75%, sambil delapan PLTD yang lain itu kita bisa satu demi satu mulai selesaikan,” paparnya.
Selain itu, sambung Mercy, untuk perluasan jaringan transmisinya dan penambahan mesin-mesin yang akan datang secara bergelombang, mesin tahap satu akan di datangkan dari Jerman dan masuk ke Jakarta kemudian dikirim ke wilayah-wilayah, termasuk Aru sehingga apa yang telah di upayakan oleh pemerintah dapat di manfaatkan untuk kepentingan rakyat.
”Apa yang kita upayakan dari Jakarta betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Tentunya saya di Jakarta nggak bisa kerja sendiri butuh kebijakan-kebijakan di tingkat lokal juga, jadi supaya sinergi semua mesin boleh datang tapi kalau pemerintah daerah nggak urus hal-hal yang Kabupaten minta, ya percuma gitu,” ungkap Barends.
Dirinya mengakui, kalau situasi saat ini tentu tidak normal seperti semula, lantaran adanya Covid-19 sehingga pelayanan masyarakat harus berjalan dengan berbagai standar operasional pemerintah untuk menghindari covid -19, bahkan sebagian besar nelayan harus melakukan bongkar muat di laut.
” Memang kemarin itu kan situasi agak tidak normal, dan kita harus akui itu bagian dari pelayanan bagi masyarakat, walaupun masih bisa jalan tetapi dengan standar-standar baru. Kenapa kemudian bongkar muat dilakukan di tengah laut sebenarnya untuk menghindari banyak hal juga,” jelasnya.
Kendati kondisi saat ini telah membaik tetapi dia (Mercy-red) menegaskan bahwa secara nasional Covid-19 belum di pastikan usai karena ada varian baru yang muncul, bahkan tercatat di ibukota Jakarta, untuk per harinya mancapai 2000 kasus Covid.
“Nah kendati kondisi sudah membaik namun Saya tidak bilang bahwa ini udah masuk fase pasca pandemi covid, karena ada varian baru juga masuk dan di Jakarta hari ini lagi tinggi-tingginya per hari 2000-an kasus, tapi yang dapat saya sampaikan bahwa angka prevalensi kita semua yang sudah di vaksin kan sudah sangat tinggi. Jadi ini mengindikasikan bahwa data yang daya tahan tubuh masyarakat terhadap covid juga semakin kuat, artinya perputaran ekonomi meningkat dan masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas,” jelasnya.
Baca: Anies Ubah Nama Rumah Sakit, Jadi Sangat Rancu!
Untuk itu, Mercy menambahkan sebagai wakil rakyat di DPR-RI Dirinya akan menyuarakan hal tersebut ke pemerintah pusat terkait persoalan bongkar muat di laut, sehingga apa yang menjadi hak pemerintah daerah akan dikembalikan ke posisi semula guna meningkatkan PAD Daerah.
” Kami yang ada di DPR RI, akan suarakan lagi dalam percakapan dengan berbagai pihak di Jakarta sehingga apa yang menjadi hak daerah. Kalau misalnya bongkar muat kembali ke posisi semula di pelabuhan, ada pajak, ada retribusi untuk daerah jadi kita tetap akan upayakan karena banyak sekali persoalan-persoalan daerah. Satu demi satu akan kita selesaikan semua secara baik,” pungkas Barends. Dilansir dari tribunmaluku.com.
