Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas] untuk tidak mengurangi atau memangkas kuota penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), terutama minyak tanah di wilayah Maluku tahun 2022.
Sikap ini menyusul keputusan BPH Migas mengurangi jatah Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis minyak tanah di Provinsi Maluku sebanyak 3.226 kiloliter, sehingga total kuota hanya mencapai 102.774 kiloliter.
Mercy menegaskan, persoalan ini telah disampaikan langsung saat berkordinasi dengan Kepala BPH Migas dan Sales Area Manager Retail PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua dalam agenda reses 10 Maret 2022.
"Saya sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk tetap mempertahankan kuota mitan dikembalikan ke kuota lama tahun 2021 atau dinaikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Mercy dalam siaran persnya kepada media ini, Sabtu (12/3).
Baca: Ono Gelar Silaturahmi Dengan Para Sesepuh Sunda
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, suasana kebatinan saat membahas subsidi energi di Komisi VII dan Banggar DPR RI adalah bagaimana tetap bisa menjaga ketahanan energi Nasional secara berkeadilan sebagai respons untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid -19.
Ia menegaskan, dalam rangkaian pembahasan sampai dengan penetapan subsidi energi untuk tahun ini, telah diputuskan total subsidi yang dianggarkan oleh Kementerian ESDM mencapai Rp 134 triliun. Nilai ini naik dari Rp 131,5 triliun di tahun lalu.
Sedangkan, untuk pos subsidi Migas dan LPG turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu, jadi Rp77,5 triliun di 2022. Sedang pos Listrik, naik jadi Rp 56,5 triliun dari sebelumnya Rp 47,8 triliun.
"DPR dan pemerintah menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter, lalu terdapat alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun. Selain itu, Banggar DPR menyepakati volume LPG yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT. Sementara untuk mitan dari tahun 2021 kuota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl karena beberapa daerah mulai masuk skema konversi mitan ke gas," jelas Mercy.
Menurut Mercy, Provinsi Maluku tidak termasuk pada wilayah yang harus dikurangi kuota mitan, karena Maluku belum masuk pada skema koversi mitan ke gas.
Ia bahkan menguraikan, terkait kondisi perjuangan untuk subsidi energi sungguh tidak main-main dalam pembahasan APBN 2022. Berdarah-darah, karena ruang fiskal APBN yang terbatas akibat beberapa variabel.
Pertama, penerimaan negara tidak mencapai target, kedua belanja APBN yang membengkak terutama untuk kepastian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik covid 19 dan ketiga ratio hutang Indonesia, dengan jumlah hutang tembus 7000T. Ini tentu tidak mudah memastikan subsidi energi ratusan triliun tetap aman dalam struktur APBN 2022.
Dikatakan, khusus untuk kuota mitan, tadinya hilang dalam pembahasan subsidi energi. Namun, mangaku dirinya yang memberikan pernyataan secara lugas sesuai fakta bahwa untuk Maluku dan provinsi lainnya di kawasan Timur Indonesia yang belum masuk dalam skema program konversi mitan ke gas.
"Kalau kita hilangkan subsidi mitan artinya terjadi ketidakadilan dan diskriminasi energi yang luar biasa antara kawasan barat dan timur. Masyarakat KTI akan balik ke zaman dulu," pungkas dia.
Atas sikap itu, lanjut Mercy, Ketua Badan Anggaran [Banggar] yang juga pimpinan sidang saat itu, Said Abdullah memanggil dirinya secara khusus ke meja pimpinan sidang dan meminta untuk memastikan dok persetujuan kuota mitan masuk dalam keputusan rapat Komisi VII.
"Kami menghitung ulang dan Ketua Banggar memanggil staf sekretariat Banggar untuk memasukan kembali kuota mitan dalam bentuk subsidi selisih bayar Minyak Tanah sebesar 480.00 kl. Selanjutnya rapat mensahkan keseluruhan anggaran subsidi energi termasuk didalamnya quota mitan dalam APBN TA 2022," urai Mercy.
Namun, kata Mercy, dengan melihat kondisi saat ini dengan dikeluarkannya keputusan oleh BPH Migas tetang kuota mitan, betapa mengecewakan setelah perjuangan panjang dari Komisi VII sampai di Banggar kuota Maluku dipotong dalam rapat Komite BPH MIGAS.
"Kuota minyak tanah untuk Maluku tahun 2022 adalah 102.344 kl. Padahal tahun 2021 realisasi minyak tanah sebesar 104.778 kl. Hampir memenuhi target 105,266 quota 2021 yang ditetapkan. Ini sangat mengecewakan," ucap Mercy.
Mercy mengaku, telah melakukan koordinasi langsung dengan Kepala BPH Migas, hasilnya BPH Migas memastikan akan mengupayakan dan menyampaikan bahwa revisi SK akan dilakukan per triwulan sesuai penyerapan tiap kab/kota. Dan dari hasil evaluasi penyerapan akan dapat dilakukan relokasi untuk melakukan top up terhadap kuota mitan di Maluku yang mengalami penurunan.
"Sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku saya mempertegas kembali komitmen penerintah untuk keadilan energi, bagi daerah yang belum konversi sudah pasti tidak punya alternatif lain beda dengan daerah-daerah lain yang punya pilihan sumber energi. Sehingga butuh afirmasi kebijakan untuk daerah non konversi sebaiknya tidak diturunkan kuotanya," kata Mercy.
Baca: Mercy Apresiasi Mahasiswa Maluku Lolos Program Dari BRIN
Ia juga telah membahas mengenai percepatan surat usulan dengan Pemrintah Provinsi terkait usulan Kuota Mitan 2022 per kab/kota dan usulan peningkatan karena kebutuhan masyarakat, belum terjadi konversi mitan ke gas dan penambahan titik-titik lokasi BBM Saru harga di wilayah 3T di Maluku.
Secara normatif, penugasan dari BOH Migas ke PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021.
Penetapan kuota ini didasarkan kepada tiga variabel dasar perhitungan, antara lain, usulan Kebutuhan JBT Minyak Solar dan mitan tahun 2022 dari Pemda, data realisasi penyaluran JBT Minyak Solar dan mitan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Tahun 2021 dan rumusan formula yang sesuai dengan kesepakatan rapat bersama stakeholder.
Kuota JBT yang akan disalurkan pada tahun 2022 yaitu minyak tanah (kerosene) sebesar 480.000 KL dan minyak solar (gasoline) sebesar 15,1 Juta KL.
"Satu tetes minyak tanah dan solar adalah nafas hidup orang Maluku. Saya sudah sampaikan hal ini kepada Ibu Erika dari BPH Bigas saat menutupi koordinasi kami. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan energi bagi kesejahteraan masyarakat antara kawasan timur dan barat adalah visi besar saya untuk bisa menjadi kenyataan," tutup Mercy.
