Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar memuji Kementan yang telah berani melakukan 'blacklist' terhadap 56 importir bawang nakal dan mencabut izinnya.
"Kami wajib mendukung kebijakan pemerintah yang positif ini. Keberpihakan pada petani terus dilakukan Kementan, dan kami senang", ujar Mindo, Rabu (15/5).
Baca: Mindo Optimistis RI Swasembada Bawang Putih di Tahun 2021
Menurutnya, pihak parlemen akan terus bersama pemerintah mengawal pangan nasional tersedia kebutuhannya dengan baik serta percepatan proses distribusinya.
Mindo juga mengapresiasi langkah Kementan yang telah melakukan operasi pasar dan mempersiapkan lahan produksi baru bawang putih hingga 2021.
Segala upaya Menteri Amran Sulaiman, lanjutnya, telah memberikan hasil yang positif terhadap kemajuan pertanian.
Terkait penerbitan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) oleh Kementan, Mindo menilai prosedur yang diterapkan telah tepat. Pihaknya telah mendapatkan klarifikasi yang utuh terkait isu keterlambatan rekomendasi yang diterbitkan Kementan.
"Berdasarkan hasil Rakortas Menko di bulan Maret, Kementan sudah menerbitkan RIPH, dan juga pada Bulog agar cepat melakukan impor. Namun Ijin Impornya tidak terbit dan itu bukan kewenangan mereka", tegasnya.
Mindo sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menebar opini menyesatkan terkait bawang putih, padahal bisa jadi punya motif tertentu untuk kepentingan kelompoknya.
"Ada pihak yang menyebut Menteri Pertanian menetapkan harga bawang putih Rp 35 ribu per kilo. Ini kan keliatan sekali kalau mereka tidak paham fakta lapangan. Tidak update." ungkap Mindo.
Kebijakan operasi pasar sangat baik dan menunjukkan empati serta kepedulian konkrit Kementan terhadap konsumen. Saat ini fakta menunjukkan harga bisa berangsur turun di hampir semua daerah di Indonesia, meskipun tidak secara drastis turunnya. Kementan sudah menggelar operasi pasar murah di Pasar Induk Kramat Jati, 40 pasar DKI Jakarta dan pasar-pasar besar di Surabaya, Medan, Padang, Bandar lampung, Denpasar, Makasar, Kaltim, Sulbar dan daerah-daerah lainnya.
Harga bawang putih yang saat ini terus berangsur normal dan turun di beberapa daerah, mendapatkan respons positif masyarakat. Hal ini memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari.
Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional, Anton Muslim Arbi memuji langkah cepat pemerintah, khususnya Kementan menstabilkan suplai bawang putih di pasaran. Langkah operasi pasar yang masif di 40 lokasi berhasil menurunkan harga bawang putih.
"Kami berterima kasih Mentan mau segera turun tangan menambah pasokan bawang putih. Ini sangat membantu masyarakat pada bulan Ramadhan", ujar Anton dalam keterangan tertulis pada Rabu (15/5).
Terkait riuhnya isu wajib tanam 5 persen bawang putih bagi importir yang menyudutkan Kementan, Anton mengaku heran. Mengapa mereka mendiskreditkan kebijakan Kementerian Pertanian terkait wajib tanam RIPH.
Urusan harga dan perizinan impor kan adanya di Kemendag. “Kenapa yang dicari-cari masalahnya hanya Kementan? Saya sudah cek sendiri di lapangan, banyak kok importir yang dengan sukarela menjalankan wajib tanam bawang putih. Kalau ada importir yang masih terus menggoyang kebijakan wajib tanam ini kan aneh. Patut di selidiki lebih lanjut siapa saja pihak dibalik ini dan apa motifnya," kata Anton.
Baca: Kelangkaan Bawang Putih, Diduga Ada Oknum Importir 'Bermain'
Anton mendukung agar Kementan dan Satgas Pangan segera melakukan penindakan terhadap oknum importir yang kedapatan melakukan mangkir wajib tanam 5 persen dari total impornya.
"Kebijakan Kementan sangat bagus untuk menumbuhkan kembali semangat petani menanam kembali bawang putih seperti masa lalu", ungkapnya. Anton berharap petani akan mampu mencukupi sendiri kebutuhan nasional dan Indonesia tidak lagi tergantung dengan impor.
"Tentunya ini akan sangat tidak nyaman bagi mereka yang senangnya impor. Kita pertanyakan keberpihakan mereka pada rakyat kecil", kata Anton.
