Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9).
Sorotan utama Mufti tertuju pada fenomena kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta yang ramai diperbincangkan publik. Ia mengungkapkan adanya kecurigaan bahwa kelangkaan itu sengaja terjadi karena Pertamina merasa tersaingi.
“Ada sindiran culas dari masyarakat bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta ini sengaja dilakukan Pertamina karena tidak rela harga dirinya hancur. Pertanyaan kami, betul tidak Pak, Pertamina meminjam tangan ESDM untuk menghambat impor SPBU swasta?” tegas Mufti.
Menurut Mufti, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum introspeksi Pertamina. Ia menilai kepercayaan publik terhadap Pertamina saat ini tengah menurun akibat sejumlah persoalan, termasuk skandal mega korupsi BBM oplosan.
“Kalau publik lebih memilih antre berjam-jam di SPBU swasta daripada di SPBU Pertamina, itu sinyal bahaya. Harusnya Pertamina segera melakukan reformasi, revolusi, dan rebranding agar kembali dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Selain isu kelangkaan BBM, Mufti juga menyinggung aksi long march karyawan Pertamina Kilang Cilacap yang merasa di-PHK sepihak. Ia meminta Pertamina memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan pekerja dan membuka ruang dialog dengan mereka.
“Bagaimana bisa mendukung program Presiden Prabowo soal penciptaan 19 juta lapangan kerja, kalau pekerja yang sudah 12 tahun mengabdi malah diperlakukan semena-mena? Kami minta Bapak Dirut menerima langsung perwakilan karyawan agar persoalan ini jelas,” kata Mufti.
Ia menegaskan, DPR melalui Komisi VI akan terus mengawasi langkah Pertamina dalam memperbaiki tata kelola, menjaga stabilitas pasokan energi, serta melindungi hak-hak pekerja.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan tidak ada keterlibatan pihaknya dalam kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir.
"Tentang tanggapan yang beredar bahwa Pertamina meminjam tangan Kementerian ESDM untuk tidak memberikan alokasi kuota BBM di SPBU swasta. Saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar," tegas Simon.
Ia menambahkan, sebagai badan usaha penyalur energi, Pertamina selalu tunduk pada regulasi yang ditetapkan Kementerian ESDM serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
"Pertamina akan terus bekerja keras agar produk-produk yang dihasilkan lewat kilang-kilang kami dapat semakin unggul," pungkasnya.
Sementara itu, Kementerian ESDM mengungkapkan fenomena kosongnya stok BBM di beberapa SPBU swasta lebih dipengaruhi oleh peralihan konsumsi dari BBM subsidi ke nonsubsidi.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut pergeseran ini terlihat dari meningkatnya permintaan BBM nonsubsidi, termasuk di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.
Menurut Dwi, fenomena ini justru positif karena dapat mengurangi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget," ujarnya.
