Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk bersikap transparan dan membuka data lengkap seluruh izin pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, mulai dari status hukum hingga lokasi pertambangan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam perlindungan lingkungan.
"Publik berhak mengetahui sejauh mana negara melindungi kawasan konservasi. Jangan sampai ada kesan hukum bisa dinegosiasikan demi investasi," kata Mufti Anam, Selasa (10/6/2025).
Mufti menegaskan bahwa keterbukaan data akan memudahkan publik dan lembaga pengawas menilai sejauh mana pelanggaran yang terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas serupa di berbagai pulau kecil lain di Indonesia.
"Perlu diketahui, pelarangan penambangan di pulau-pulau kecil tidak hanya di Raja Ampat. Jadi perlu ditelusuri apakah kegiatan serupa juga terjadi di pulau-pulau kecil di daerah lain," ucapnya.
Menurut Mufti, keresahan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan terkait tambang. Ia menilai banyaknya permasalahan yang muncul bukan tanpa alasan.
"Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini dirugikan oleh aktivitas pertambangan di Raja Ampat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mufti menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan terus mengawal persoalan ini secara serius. Ia menolak segala bentuk kompromi terhadap izin pertambangan yang melanggar aturan atau merusak lingkungan.
"Kita akan kawal terus. Jangan sampai, ketika sorotan publik mereda, aktivitas pertambangan tetap berjalan seolah tidak ada masalah. Penutupan tambang di Raja Ampat tidak bisa hanya menjadi manuver sesaat," pungkasnya.
