Mataram, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nyanyu Ernawati menyoroti masalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan jaminan kesehatan yang selama ini belum merata dan berpihak kepada masyarakat kecil di kota itu.
Nyanyu Ernawati mengakui bantuan sosial seperti PKH yang dicetuskan pemerintah pusat masih banyak mendapat keluhan masyarakat karena belum tersalurkan secara adil dan merata oleh Pemerintah Kota Mataram.
Baca: Agar Tepat Sasaran, Pemkot Solo Data Ulang Penerima PKH
Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menekankan kebijakan PKH harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional, salah satunya pencegahan stunting.
Baca:
"Dari hasil reses yang kami lakukan di sejumlah tempat banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat terkait PKH. Mereka menganggap selama ini Pemerintah Kota Mataram tidak pernah berlaku adil," ujarnya di Mataram, Minggu.
Selain tidak adil, kata dia, masyarakat menganggap Pemerintah Kota Mataram juga tidak cermat melakukan pendataan, sehingga masyarakat yang secara ekonomi berasal dari keluarga tidak mampu banyak belum mendapatkan bantuan program PKH.
"Penerima PKH ini banyak yang tidak sesuai. Banyak yang berkecupan tapi menerima PKH. Dan ini banyak sekali dikeluhkan warga," ungkapnya.
Kemudian, masalah lain yang perlu juga mendapat perhatian, yakni, peningkatan honor dari Kota Mataram bagi Pendamping PKH Kota Mataram, karena melihat beban kerja mereka yang berat, bahkan hingga larut malam menyeleseikan pekerjaan.
"Karena ada teman saya sebagai pendamping PKH, honornya hanya 150 ribu dari kota, sedangkan di NTT saja honornya jauh lebih besar. Bahkan lebih besar dari gaji mereka dari kementrian. Karena pendamping PKH ini kan yang menggaji dari pusat. Dari Menteri. Kementerian Sosial," ucapnya.
Tak hanya soal PKH yang diungkapkan oleh warga kepadanya saat reses. Sejumlah persoalan seperti jaminan kesehatan nasional juga masih banyak dikeluhkan warga. Khususnya pascaperalihan BPJS mandiri ke BPJS pemerintah. Belum lagi, masalah obat yang tidak ditanggung BPJS.
"Harapan kita adanya program ini memberi kemudahan layanan kesehatan, tapi pada kenyataannya malah tambah sulit mendapatkan layanan kesehatan," cetusnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram ini, juga menyebutkan banyak para orang tua yang menyampaikan bahwa kasus perundungan atau bulying masih marak terjadi di lingkungan sekolah.
"Kasus perundungan ini banyak sekali disampaikan warga. Makanya, untuk meminimalisir kejadian ini, pihak sekolah dan pemerintah harus betul-betul melakukan pengawasan," tegas Nyanyu.
Atas berbagai persoalan yang ditemuinya tersebut, Nyanyu menegaskan akan berusaha untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan.
Baca: Keren, Nigeria Siap Pelajari Program PKH
"Itu dari sisi dinasnya, kami juga akan berusaha menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui APBD Kota Mataram dan membuat aturan yang berpihak kepada masyarakat. Pada intinya apa yang menjadi aspirasi masyarakat selama kami turun reses akan menjadi konsen kami untuk diperjuangkan," katanya.
Sejumlah tempat yang menjadi sasaran resesnya, berada di Kelurahan Pejeruk. Selanjutnya di Telaga Mas, Dende Seleh. Kemudian, Pondok Prasi, Sintung, dan perwakilan pemerhati anak dan perempuan se Kota Mataram.
