Buleleng, Gesuri.id - Bupati Buleleng Bali I Nyoman Sutjidra meminta perangkat daerah pengelola pendapatan asli daerah (PAD) setempat dapat mempercepat realisasi pendapatan, setelah hingga September 2026 baru mencapai 63,33 persen dari proyeksi tahunan sebesar Rp823 miliar lebih.
“Jika ada regulasi yang masih perlu dilengkapi, tinggal dikoordinasikan saja, sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” kata Sutjidra saat memimpin rapat evaluasi realisasi PAD triwulan III tahun 2026, di Kantor Bupati Buleleng, dikutip Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut diikuti Wakil Bupati Gede Supriatna, Sekretaris Daerah Gede Suyasa, Asisten Bidang Administrasi Umum Gede Sugiartha Widiada, serta kepala perangkat daerah pengelola pendapatan dan retribusi.
Ia menjelaskan proyeksi capaian PAD pada triwulan III sebesar 75 persen atau Rp617 miliar lebih.
Namun, realisasi hingga September baru mencapai Rp521 miliar lebih, sehingga masih terdapat selisih sekitar Rp96 miliar dari proyeksi periode tersebut.
Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, pemerintah daerah menelaah sejumlah sektor yang realisasinya masih di bawah target, termasuk pendapatan pelayanan kesehatan, rumah potong hewan, persampahan, parkir, serta pemanfaatan fasilitas usaha di kawasan pariwisata.
Pada sektor kesehatan, realisasi pendapatan Puskesmas Busungbiu II baru mencapai 56,82 persen, lebih rendah dibandingkan puskesmas lainnya. Kondisi tersebut dikaitkan dengan rendahnya kunjungan pasien umum dibandingkan pasien peserta BPJS.
Sementara itu, realisasi retribusi Rumah Potong Hewan pada periode Januari hingga Juli mencapai 59,01 persen. Sektor tersebut dinilai masih memiliki peluang untuk dioptimalkan pada tahun anggaran mendatang.
Realisasi retribusi pelayanan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala hingga triwulan III mencapai 54,27 persen atau Rp1,8 miliar lebih. Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA dikaitkan dengan penerapan pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi Bank Sampah Unit di masing-masing desa.
Retribusi parkir di tepi jalan umum juga menjadi perhatian, karena realisasinya baru mencapai 34,55 persen atau Rp2,5 miliar lebih dari target Rp7,5 miliar.
Pada sektor pariwisata, pemerintah daerah mencermati potensi pendapatan yang belum tergarap akibat belum optimalnya pemanfaatan kios dan tempat usaha di kawasan Dermaga Pelabuhan Tua serta Pantai Penimbangan.
Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan intensitas kegiatan pemungutan, melakukan inovasi, serta mengevaluasi regulasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Untuk memperkuat pemantauan, Suyasa menginstruksikan setiap perangkat daerah pemungut retribusi melaporkan perkembangan realisasi pendapatan secara langsung dan terkini agar kendala pencapaian target dapat segera ditindaklanjuti.
