Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menegaskan masalah pencemaran udara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan (KLH).
Masalah pencemaran udara juga menjadi urusan dari Kementerian Bidang Ekonomi, Perhubungan hingga Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM.
Salah satu yang menjadi sorotan Ono ialah pencemaran udara melalui asap kendaraan bermotor.
Baca: Risma Tegaskan Inovasi Kemensos Berdasarkan Pancasila
“Masalah pencemaran udara ini bukan sekedar tanggung jawab KLHK tapi juga perlu kebijakan program dari Kementerian di bidang ekonomi, Perhubungan, ESDM dan lainnya,” jelas Ono, Kamis,(16/2).
Ono menegaskan, pemerintah harus memulai dengan membuat roadmap regulasi dan program yang mengarah pada terkendalinya laju pertumbuhan kendaraan bermotor, mendorong mobil hingga motor listrik murah.
“Membatasi umur kendaraan bermotor, kebijakan subsidi BBM yang diperketat dan tegas, dan lainnya,” tegas Ono.
Ono menyinggung ambang batas kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang yang sangat dipengaruhi oleh asap kendaraan bermotor.
Ono menuturkan, jumlah kendaraan mobil dan motor terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, kata dia, di Jakarta saja angka pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 12 persen.
“Sehingga perlu ada kebijakan lainnya yang menurunkan asap kendaraan bermotor tersebut. Misalnya pembatasan jumlah kendaraan dan mobil dan motor listrik,” jelas Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini.
Ono pun menilai, jika pemerintah sedianya tidak pernah tegas dan kerap membuat kebijakan yang bertolak belakang satu dengan lainya dalam urusan pencemaran serta polusi udara.
“Misalnya program Low Cost Green Car (LCGC) apakah dengan hemat BBM dan rakyat kelas menengah berlomba-lomba beralih dari motor ke mobil dengan harga yang murah, ada pembatasan dari sisi jumlahnya. Kan tidak! Termasuk juga motor,” papar Ono.
Baca: Ini Tanggapan PDI Perjuangan Akan Manuver Relawan Joman
Ono melanjutkan, dari sisi industri berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sisi pendapatan negara dari pajak kendaraan bermotor juga kerap bertolak belakang.
“Dulu saja pemerintah mencoba untuk membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor dengan menaikkan pajak yang tinggi tidak jadi dilakukan. Belum lagi upaya menaikkan harga BBM yang pastinya juga akan mendapatkan perlawanan dari rakyat,” jelas Ono.
Ono juga menyoroti, insentive pajak untuk mobil dan motor listrik namun harganya unit masih sangat mahal dan masih tidak terjangkau oleh kelas menengah.
“Dengan insentive pajak untuk mobil/motor listrik, tapi harganya unitnya masih sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kelas menengah,” pungkas Ono.
