Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan.
Ia mendesak agar seluruh aspek yang berkaitan dengan peristiwa tersebut ditelusuri secara objektif, khususnya terkait dugaan keterlambatan dalam pelayanan kesehatan.
Vita menegaskan bahwa terlepas dari penyebab medis yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut, insiden ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh kompetensi klinis semata.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
“Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kompetensi klinis, tetapi juga dari kecepatan pelayanan, empati, dan penghormatan terhadap martabat setiap pasien,” kata Vita dalam keterangan persnya, Rabu (5/8/2026).
Selain menyoroti aspek teknis pelayanan medis, Vita juga memberikan perhatian khusus terhadap dinamika di media sosial yang menyertai kasus ini. Ia menyayangkan adanya dugaan komentar yang kurang berempati dari oknum tenaga kesehatan terhadap kondisi pasien.
Menurutnya, standar etik seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya berlaku ketika mereka bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan atau mengenakan seragam profesi, melainkan harus tercermin pula di ruang digital.
“Standar etik seorang tenaga kesehatan tidak berhenti saat mengenakan jas putih atau berada di rumah sakit, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku di ruang digital,” tegasnya.
Vita berharap seluruh tenaga kesehatan dapat menjadi teladan dalam menjaga empati dan etika komunikasi. Di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat merespons isu-isu kesehatan yang sensitif, agar tidak berujung pada penghakiman sepihak.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Vita mendorong adanya evaluasi sistemik secara objektif. Beberapa poin krusial yang perlu dibenahi meliputi penanganan dugaan keterlambatan pelayanan, kecukupan kapasitas ruang rawat inap, efektivitas sistem rujukan, hingga kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO).
Ia menekankan bahwa evaluasi ini diarahkan untuk perbaikan sistem, bukan semata-mata mencari pihak yang bersalah. Oleh karena itu, organisasi profesi bersama manajemen fasilitas pelayanan kesehatan diminta memperkuat penerapan kode etik serta menyusun pedoman perilaku (code of conduct) bagi tenaga kesehatan dalam bermedia sosial.
Vita menilai, kritik yang membangun dari masyarakat merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Kendati demikian, ia berpesan agar kritik tersebut disampaikan secara santun dan berbasis fakta.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya yang lebih manusiawi. Pelayanan kesehatan yang berkualitas selalu dimulai dari penghormatan terhadap martabat setiap manusia,” pungkasnya.
