Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyosialisasikan tiga program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ina Ammania menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPR RI, melainkan ruang dialog untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah sekaligus bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI.
Baca Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Semua aspirasi yang Bapak dan Ibu sampaikan akan saya bawa ke Jakarta sebagai bahan dalam rapat bersama pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari tugas pengawasan yang kami lakukan di Komisi VIII DPR RI,” ujar Ina.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta penyelenggaraan ibadah haji, Ina memaparkan tiga program prioritas pemerintah yang saat ini menjadi perhatian, yakni penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Menurutnya, DTSEN menjadi fondasi utama dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Karena itu, keakuratan data harus terus dijaga agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia mengajak pemerintah desa, RT, RW, pendamping sosial, serta seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan setiap perubahan kondisi warga, baik karena meninggal dunia, pindah domisili, kehilangan pekerjaan, perubahan kondisi ekonomi, maupun adanya keluarga kurang mampu yang belum masuk dalam data penerima bantuan.
“Kalau datanya benar, bantuan akan sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, jika datanya tidak akurat, akan muncul berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.
Ina juga menjelaskan Program Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah sebagai upaya memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga terintegrasi dengan Makan Bergizi Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, jaminan kesehatan PBI-JK, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Pendidikan merupakan jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya,” tegas Ina.
Selain itu, Ina mengingatkan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Baca Ganjar Pranowo Ingin Generasi Muda Indonesia
Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan bantuan yang tidak tepat sasaran maupun warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar program sosial berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Di akhir kegiatan, Ina membuka ruang dialog dengan masyarakat Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Berbagai aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
Melalui kegiatan reses tersebut, Ina berharap sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat sehingga program-program sosial pemerintah dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses pendidikan, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso.
