Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengatakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirimkan siswa-siswi SMP dan SMA ke barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter, tidak pernah dibahas atau disepakati bersama DPRD Jawa Barat.
“Kami juga baru tahu dari media. Kalau pun program ini sudah berjalan, harus ada evaluasi serius karena berdasarkan informasi, kebijakan ini berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan,” kata Ono, Jumat (9/5/2025).
Ono mencatat di Kabupaten Cianjur, tercatat sebanyak 30 siswa SMP telah mulai mengikuti kegiatan tersebut sejak Selasa (6/5/2025) di Yonif Raider 300.
Ia menegaskan bahwa pendekatan semacam ini seharusnya tidak menjadi pilihan utama dalam membentuk karakter anak.
“Jawa Barat ini mayoritas penduduknya muslim, pesantren banyak dan budaya lokal kita sangat kuat. Pendidikan karakter seharusnya mengutamakan pendekatan berbasis agama dan budaya lokal,” ucapnya.
Lebih jauh, Ono menyarankan agar pembentukan karakter siswa dilakukan melalui optimalisasi peran keluarga, sekolah, pondok pesantren, hingga lembaga sosial seperti panti rehabilitasi di bawah Dinas Sosial, sebelum akhirnya mempertimbangkan pendekatan militer.
“Barak itu harusnya jadi opsi terakhir, bukan yang pertama. Ini kesannya dipaksakan, karena gubernurnya gubernur konten,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Cianjur, Susilawati, turut menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai bahwa mengirim anak-anak ke barak militer seharusnya menjadi alternatif terakhir.
“Upaya lain seperti melibatkan TNI dalam edukasi di sekolah dan memberdayakan pesantren harus lebih diutamakan, apalagi masyarakat kita mayoritas muslim,” tegasnya.
Susilawati menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi hasil dari program ini, khususnya di Cianjur.
