Papua Tengah, Gesuri.id - Papua Tengah siapkan langkah afirmatif perluas akses pendidikan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Papua, termasuk melalui sekolah sepanjang hari dan pembangunan asrama di ibu kota kabupaten.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Kamis (1/10/2026), mengatakan langkah tersebut diperlukan karena masih terdapat anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan akibat konflik dan keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah wilayah.
“Tentu, untuk menerapkan afirmasi kita perlu arahan dan mentoring dari pemerintah pusat, seperti Kemendagri, KPK maupun kementerian lainnya supaya kami tidak salah langkah untuk bisa melangkah lebih paham,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi memiliki keterbatasan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK yang berada pada pemerintah kabupaten.
Namun, kondisi geografis, keterbatasan SDM dan konflik di sejumlah wilayah membuat pemerintah provinsi perlu mengambil langkah agar anak-anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Salah satu langkah afirmasi adalah Pemprov mencanangkan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedalaman.
Menurutnya, SSH tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak melalui pemberian makanan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah pusat.
Selain SSH, Pemprov Papua Tengah membangun asrama di setiap ibu kota kabupaten sebagai tempat tinggal sementara bagi anak-anak dari wilayah yang mengalami gangguan akses pendidikan akibat konflik.
“Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena konflik bisa kita bawa untuk bisa ada di ibu kota kabupaten, begitu juga di provinsi,” katanya.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah afirmatif untuk memastikan anak-anak di wilayah terpencil dan terdampak konflik tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Pemerintah provinsi juga membuka ruang kerja sama dan pendampingan agar kebijakan pendidikan yang diambil tetap sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan masing-masing daerah.
Ia berharap langkah tersebut dapat mewujudkan prinsip tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan di Papua Tengah.
“Kita akan membahas lebih lanjut bagaimana ada action afirmasi yang harus kita lakukan supaya tidak ada anak yang tertinggal atau no child left behind karena setiap anak punya hak yang sama,” ujarnya.
Ia mengatakan, persoalan pendidikan di Papua Tengah terutama di wilayah seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang menghadapi tantangan konflik dan keterbatasan sumber daya manusia.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sekolah dan masyarakat dapat menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia Papua Tengah melalui perluasan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan pendampingan yang berkelanjutan.
