Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengajukan dua syarat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melanjutkan penyelenggaraan balapan Formula E tahun 2023. Pertama, terlebih dahulu mengaudit penyelenggaraan tahun lalu.
"Silahkan aja tapi Fraksi PDI Perjuangan harus diaudit dulu penyelenggaraan tahun lalu. Harus dijelaskan dulu," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Senin (14/11).
Baca: Karolin Sosialisasi Kesehatan Ibu Hamil di Desa Gombang
Syarat kedua yang perlu dipenuhi oleh Pemprov DKI terkait pembiayaan. Dia mengatakan, anggaran pembiayaan penyelenggaraan balapan Formula E tak boleh menggunakan APBD seperti tahun lalu.
"Biayanya ya harus B to B (bisnis to bisnis) antara PT Jakpro dengan FEO. Jangan lagi menggunakan APBD," ungkapnya.
Untuk diketahui, biaya penyelenggaraan balapan Formula E lebih dari 500 miliar untuk 3 seri balapan. Terkait desakan Fraksi PDI Perjuangan agar biaya penyelenggaraan tahun depan menggunakan skema B to B, Gembong menyampaikam biaya penyelenggaraan yang sudah disepakati bersama antara Gubernur Anies Baswedan bersama pihak Formula E Operation (FEO) harus dijelaskan oleh Gubernur dalam forum interpelasi.
"Kalau soal bagaimana biaya yang sudah disepakati untuk tiga tahun itu yang harus dijelaskan di forum interpelasi," katanya.
Baca: 24 Kader Terbaik Jakut Ikuti Pelatihan Pelatih Saksi Daerah
Karena itu dia mendorong agar interpelasi yang digagas Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI kembali diteruskan. Dia mendorong pimpinan DPRD DKI untuk melanjutkan kembali agenda interpelasi.
"Disitu forum yang tepat bagi Pemprov DKI untuk menjelaskan dan kami mengevaluasi penyelenggaraan Formula E," ungkapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah memberi restu kepada PT Jakpro untuk melaksanakan balapan seri dua Formula E tahun depan.
