Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan menegaskan perombakan kabinet merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dan partai percaya langkah itu ditempuh untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
“Sejak awal, baik pada masa Presiden Jokowi maupun kini Presiden Prabowo, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. PDI Perjuangan percaya komunikasi politik dijalankan dengan baik,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Pernyataan ini disampaikan Hasto merespons reshuffle kabinet terbaru yang dilakukan Presiden Prabowo. Dalam perombakan itu, sejumlah posisi strategis berganti, termasuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Menkopolkam.
Ia kemudian menekankan bahwa hubungan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap kondusif.
“Semua dijalankan agar pemerintahan bisa bekerja efektif. Komunikasi politik terus dilakukan secara konstruktif,” ujarnya.
Reshuffle kabinet kerap dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan politik dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo yang baru berjalan setahun, langkah itu dipandang sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan sekaligus penguatan sektor strategis.
Dia mengingatkan bahwa di era Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan juga konsisten memandang reshuffle sebagai hak prerogatif kepala negara. Karena itu, Hasto menilai pola serupa dijalankan pula oleh Presiden Prabowo dengan tetap menjaga jalur komunikasi antarpartai.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Menurut Hasto, reshuffle adalah bagian dari dinamika politik yang wajar.
“Intinya adalah bagaimana pemerintahan berjalan efektif, kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat, dan komunikasi politik tetap terjaga,” tambahnya.
PDI Perjuangan menegaskan sikap partai tetap fokus pada agenda kerakyatan, termasuk memperjuangkan kedaulatan pangan, perlindungan petani, dan kesejahteraan buruh.
