Jakarta, Gesuri.id – Pemerintah akan mengevaluasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tujuan evaluasi ini, pemerintah ingin memastikan penyaluran BPNT berjalan dengan baik.
Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) antar kementerian/lembaga yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. Rakor dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) serta para undangan lainnya.
Baca: Data Masih Menjadi Persoalan Program BPNT
"Rakor kali ini akan difokuskan pada perluasan BPNT yang telah dilaksanakan serta memastikan kesiapan perluasan tahap ke IV penyaluran BPNT," kata Puan di Jakarta, Kamis (8/11).
Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, perluasan mekanisme BPNT pada 2018 dilakukan empat kali. Tahap terakhir berlangsung pada November 2018, di 219 kota.
"Perluasan BPNT sebagai transformasi Rastra ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun ini," katanya.
Puan menyebutkan, BPNT telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Diharapkan, perluasan BPNT untuk 10 juta KPM berjalan dengan baik.
"Perlu dipersiapkan dengan baik agar Susesnas (Sosial Ekonomi Penduduk adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Maret 2019 berdampak pada penurunan angka kemiskinan lebih baik lagi," ujar dia.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, rapat fokus pada peralihan penyaluran Rastra. Ditargetkan, Februari 2019 peralihan akan selesai.
Politikus Golkar itu mengungkapkan, secara kuantitas jumlah daerah yang terkendala dengam sistem penyaluran BPNT tidak banyak. Kendala penerapan BPNT pada umumnya dialami oleh kawasan terluar.
Kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran BPNT terkait infrastruktur. Daerah-daerah yang belum siap diberikan kelonggaran agar menyelesaikan kendala penyaluran BPNT selama tiga bulan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar penyaluran bansos, khususnya Rastra, dilakukan melalui non-tunai. Hal itu dilakukan agar tepat sasaran dan mendorong keuangan inklusif.
Sistem penyaluran dilakukan melalui perbankan. Ada pun sektor perbankan yang ikut bekerja sama adalah Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.
Baca: Menko Puan: Perluasan BPNT Masih Dipertimbangkan
Terkait kesiapan pihak perbankan, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia (BI) Pungky P Wibowo mengatakan, sejauh ini berbagai langkah yang dilakukan berjalan dengan baik. Meski ada beberapa kendala, khususnya jaringan, semua itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
"Kita sedang bekerja sama dengan Kemenkominfo, koordinasi antar lembaga. Pasti akan kita kuatkan untuk daerah pelosok," kata Pungky.
